Jakarta, IDN Times - Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan Indonesia harus membangun 1,5 juta rumah setiap tahunnya untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah di 2045.
Dijelaskannya, backlog perumahan menyentuh angka 12,71 juta berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021. Backlog ini menggambarkan bahwa jumlah rumah yang telah dibangun tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat terhadap kepemilikan rumah.
"Rumah itu ada 3 isu utama ya. Satu backlog 12,71 juta menurut Susenas 2021, dengan pertumbuhan 680 ribu setiap tahun," katanya dalam acara Penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1/2023).
Oleh karena itu, setiap tahunnya harus dibangun 1,5 juta unit rumah jika ingin menyelesaikan masalah backlog kepemilikan rumah pada 2045.
Baca Juga: Sektor Properti Optimistis Dukung Pertumbuhaan Ekonomi di 2023
1. Lebih dari separuh rumah di Indonesia tidak layak huni
rumah kumuh viral (tiktok.com/salahuddinmazelan)Herry menjelaskan isu kedua berkaitan dengan kualitatif backlog, yaitu rumah tidak layak huni yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan backlog kepemilikan rumah. Sayangnya program yang ada selama ini cenderung disamaratakan, yakni program hunian baru.
"Padahal kalau menurut RPJMN yang tidak layak huni itu ada 56,75 mau menjadi 70 persen. Berarti sudah punya rumah mereka tapi tidak layak unik. Tapi kita ramai-ramai kasih rumah kepada mereka. Jadi ada mismatch (ketidakcocokan) juga," ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Rogoh Rp509 Miliar untuk Bangun Rumah Menteri di IKN
2. Backlog hunian juga jadi PR pemerintah
Editor’s picks
- Target Investasi Rp1.400 T, Bahlil Minta Jangan Ada Kampret vs Cebong
- 10 Negara dengan Biaya Hidup Murah, Cocok untuk Pensiun!
- Jokowi Kutip Ramalan IMF: Hati-hati! Sepertiga Dunia Resesi di 2023
Ilustrasi Kredit Cicilan Rumah. (IDN Times/Aditya Pratama) Pekerjaan rumah yang juga harus dibereskan pemerintah adalah backlog hunian. Setidaknya ada sekitar 6,7 juta backlog hunian. Salah satu solusi mengatasi itu adalah rumah sewa.
"Nah, tentu isu ini bisa kita taruh sebagai tujuan bersama untuk kita selesaikan. Target 2045, saya pikir angka yang bagus karena pada saat itu Indonesia maju harusnya tidak ada lagi backlog," tuturnya.
Baca Juga: REI Siapkan 12 Ribu Rumah Murah di Banten wilayah Barat
3. Pemerintah bentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan
Ilustrasi Kredit Cicilan Rumah. (IDN Times/Aditya Pratama) Untuk mengatasi masalah di bidang perumahan, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan.
Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, dan Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo.
Pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan bertujuan mendukung terciptanya penyelarasan seluruh upaya pemenuhan hunian agar dapat berjalan dengan optimal, termasuk upaya-upaya pendanaan kreatif (creative financing).
Dia mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi komitmen bersama dalam melakukan sinergi melalui forum koordinasi antarkementerian/lembaga, dalam rangka pengembangan perumahan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.
"Ini juga penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan primer perumahan, maupun pasar pembiayaan sekunder perumahan. Selain itu, ini juga sinergi bagi para pihak untuk mendukung pengembangan perumahan."
Hot
No comment on record. Start new comment.