Zulhas Sebut Baja Tak Sesuai SNI Bisa Bikin Bangunan-Jalanan Roboh

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap penggunaan baja tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) akan menyebabkan bangunan dan jalanan roboh. Hal itu tentu akan merugikan konsumen hingga masyarakat

"Risikonya ini kalau tidak memenuhi SNI (baja) tentu berbahaya. Kalau jalan bisa miring, jembatan miring, gedung bisa rubuh, sangat merugikan konsumen," kata di PT Hwa Hok Steel, Kawasan Industri Modern Cikande, Barengkok Serang, Banten, Jumat (26/4/2024).

Hal ini diungkapkan saat melakukan pengamanan terhadap 3,6 juta batang baja yang diproduksi PT Hwa Hok Steel (HHS) tidak sesuai SNI. Jutaan batang baja seberat 27 ribu ton itu akan dimusnahkan. Zulhas menyebutkan nilai baja tidak sesuai standar itu mencapai Rp 257.237.836.978 (Rp 257 miliar).

"Diperlukan penertiban pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab yang tidak sesuai dengan SNI, kan bahaya. Satu temuan baja tulang beton yang diproduksi oleh PT Hwa Hok Steel (HHS) dari hasil pengawasan khusus tanggal 6 Maret oleh Ditjen PKTN sebanyak 3.600.263 batang, bayangkan itu banyaknya. Atau 27.078 ton senilai Rp 257.237.836.978," jelasnya.

Diketahui PT Hwa Hok Steel (HHS) merupakan perusahaan asal China yang membuka pabrik di Indonesia untuk memproduksi baja. HHS hanya salah satu dari 40 perusahaan yang diduga memproduksi baja tidak sesuai SNI.

"Pabriknya ada 40 bukan satu pabrik, yang pernah saya segel 3 baru, dari 40. Seperti ini (pabriknya) tetapi beda-beda (perusahaan)," terangnya.

Zulhas mengatakan sebanyak 40 perusahaan itu merupakan pindahan dari China. Di mana dari negara asalnya sudah tidak lagi beroperasi. Namun menurut Zulhas produk baja yang tidak sesuai SNI pasti dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Nah disinyalir pabrik seperti ini ada 40 yang dulu di Tiongkok udah nggak boleh pabrik seperti ini, pindah kemari, kita butuh tenaga kerja, yasudahlah kasih masuk. Tapi sekali lagi ada oknum industri seperti ini kita akan lihat melanggar SNI, itu berbahaya, sangat merugikan konsumen," jelas dia.