Rupiah Melemah Imbas Geopolitik Global, Begini Perintah Erick Thohir Buat Perusahaan BUMN

Pasardana.id - Meningkatnya geopolitik global salah satunya dari konflik Iran-Israel, membuat rupiah semakin melemah terhadap dollar AS, terkini di level Rp 16.000 per dolar AS. 

Hal tersebut direspon Menteri BUMN Erick Thohir dengan memberikan perintah kepada perusahaan pelat merah untuk menyiapkan berbagai langkah.

Misalnya pada BUMN Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, dan MIND ID yang diminta segera untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar. Hal ini agar belanja operasional tidak terganggung imbas rupiah yang anjlok. 

"Serta melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (18/4).

Menteri Erick juga meminta BUMN perbankan menjaga secara proporsional porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak.

Selanjutnya, BUMN diminta melakukan langkah cepat dalam meminimalisasi dampak global melalui peninjauan ulang ulang biaya operasional belanja modal, utang yang akan jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji stres dalam melihat kondisi BUMN dalam situasi terkini.

Selain itu, sambung Erick, BUMN yang berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan harga ini untuk memitigasi tergerusnya neraca perdagangan.

Erick yang juga merupakan Ketua PSSI ini mengatakan BUMN yang memiliki utang luar negeri atau berencana menerbitkan instrumen dalam dolar AS agar mengkaji opsi hedging untuk meminimalisasi dampak fluktuasi kurs.

"Seluruh BUMN diharapkan dapat waspada dan awas dengan memantau situasi saat ini, mengingat kemungkinan terjadi kenaikan tingkat suku bunga dalam waktu dekat," tegasnya.

Erick menilai suituasi ekonomi dan geopolitik tersebut sudah dan akan berdampak kepada Indonesia melalui Foreign Outflow dana investasi yang akan memicu melemahnya rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi.

Selain itu, semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena gangguan rantai pasok. "Dan akan menggerus neraca perdagangan Indonesia," tandas dia.