Abaikan Kasus Korupsi, Saham Timah (TINS) Terbang Tinggi

IDXChannel – Saham PT Timah Tbk (TINS) melonjak tinggi pada lanjutan sesi II, Selasa (2/4/2024), mengabaikan kabar negatif soal kasus dugaan korupsi yang membelit produsen timah terbesar kelima dunia tersebut.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 14.46 WIB, saham TINS terbang 10,43 persen ke level Rp900 per saham, dengan nilai transaksi Rp89,64 miliar dan volume perdagangan 103,32 juta saham.

Baca Juga:

Saham Xiaomi Ngebut usai Sukses Luncurkan Mobil Listrik

Saham TINS rebound dari koreksi 1,81 persen pada Senin (1/4).

Dalam sepekan, saham emiten tambang BUMN tersebut melesat 14,01 persen, sedangkan dalam sebulan melejit 57,89 persen.

Baca Juga:

Harga Minyak Naik 3 Hari Beruntun, Saham MEDC hingga AKRA Cs Melesat

Secara teknikal, saham TINS dalam tren penguatan (uptrend) jangka pendek sejak awal Maret, mencoba melakukan pembalikan arah (trend reversal) usai downtrend hampir 3 tahun.

Usai membentuk candle bullish marubozu pada Selasa, level resistance terdekat untuk saham TINS berada di area 955 dan level psikologis 1.000. Sementara, level support terdekat di 830 yang merupakan garis moving average (MA) 5 dan 761 (MA 20).

Baca Juga:

Harga Emas di Pucuk, Cermati Gerak Saham PSAB hingga ANTM

Kasus Korupsi

Diwartakan sebelumnya, Rabu (26/3) pekan lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Selain Harvey Moeis, kasus korupsi tersebut juga menyeret crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim.

Kasus ini bermula saat sejumlah tersangka dalam kasus ini melakukan pertemuan dengan eks petinggi TINS untuk melakukan penambangan pada 2018.

Petinggi PT Timah itu, yakni Riza Pahlevi dan Emil Emindra, diduga mengakomodir pertambangan timah ilegal. Dari pertemuan tersebut telah membuahkan hasil kerja sama antara PT Timah dan sejumlah perusahaan dengan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan.

Dengan demikian, untuk membuat biji timah ilegal seolah-olah legal, sejumlah swasta bekerja sama dengan PT Timah untuk penerbitan surat perintah kerja (SPK).

Selain itu, tersangka penyelanggara negara ini juga diduga melegalkan kegiatan perusahaan boneka menambang timah dengan cara menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah.

Kemudian, untuk memasok kebutuhan bijih timah itu telah disepakati menunjuk tujuh perusahaan boneka mulai dari CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS.

Hasil tambang ilegal tersebut kemudian dijual lagi ke PT Timah Tbk. Dalam catatan Kejagung, PT Timah telah mengeluarkan dana Rp1,72 triliun untuk membeli bijih timah.

Sementara itu, untuk proses pelogamannya, PT Timah Tbk telah menggelontorkan biaya sebesar Rp975,5 juta dari 2019 hingga 2022. Kejagung menduga korupsi itu disinyalir terjadi dalam kurun periode 2015 sampai dengan 2022.

Kejagung telah bekerja sama dengan ahli lingkungan menghitung kerugian ekologis yang disebabkan oleh pertambangan timah dalam kasus IUP PT Timah Tbk. (TINS). Hasilnya, kerugian kerusakan lingkungan itu mencapai Rp271 triliun.