Indra Karya Bakal Pacu Bisnis Utama Pasca Proses Inbreng ke Danareksa

IDXChannel - PT Indra Karya (Persero), bakal memacu bisnis utamanya setelah proses inbreng perusahaan ke PT Danareksa (Persero). 

Aadapun, inbreng Indra Karya dan lima perusahaan pelat merah lainnya ke Danareksa ditargetkan tahun ini. 

Baca Juga:

21 Hotel BUMN di Inbreng ke PT Wika Realty

Tercatat, ada enam BUMN yang akan di-inbreng-kan ke Holding Danareksa. Keenam perusahaan itu terbagi ke dalam dua sub klaster, yakni konsultan konstruksi dan pengelola air. 

Sub klaster konsultan konstruksi terdiri atas PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Bina Karya, dan Indra Karya. Sedangkan dari sub klaster pengelola air adalah PT Perum Jasa Tirta I dan Perum Jasa Tirta II.

Baca Juga:

Resmi, Pemerintah Inbreng Saham SMBR ke SMGR Rp2,84 T

VP Corporate Secretary Indra Karya, Okky Suryono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan diri sebelum proses holdingisasi diresmikan Kementerian BUMN selaku pemegang saham pada tahun ini. Kesiapan itu, termasuk pengembangan bisnis yang mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Di mana, dalam RJPP Indra Karya fokus pada pengembangan bisnis sumber daya air (SDA) dan energi dengan mengutamakan anggaran di luar atau non APBN. 

Baca Juga:

Begini Rencana Inbreng 70 Persen Saham Waskita (WSKT) ke Hutama Karya

“Nanti, kalau kita prinsip siap arahnya mau menuju holding itu kita sudah mempersiapkan diri karena kita tahun depan itu sesuai dengan RJPP, kita sudah fokus untuk mengembangkan bisnis di luar atau non APBN,” ujar Okky saat ditemui wartawan, Jakarta Timur, Selasa (26/3/2024). 

“Indra karya itu memang BUMN yang memiliki fokus di sumber daya air, dan kita itu satu-satunya BUMN konsultan yang memiliki laboratorium, geoteknik pengujian yang sentral di Malang, sentralnya. Jadi pengujian geoteknik, batuan, dan lain-lain, jadi memang sudah dikhususkan kita tuh arahnya kita sumber daya air,” paparnya. 

Baca Juga:

Indra Karya Bakal Inbreng ke Danareksa pada 2024, Begini Kata Manajemen

Bukan tanpa alasan, Indra Karya memilih sumber pendanaan lain, daripada bergantung pada keuangan negara, ketika perusahaan resmi bergabung ke dalam holding.

Okky menilai, Indra Karya dan tiga BUMN yang masuk dalam sub klaster konsultan konstruksi Danareksa bakal sulit mengikuti tender secara bersamaan, hal ini terutama terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan APBN.

Perkara tersebut membuat manajemen Indra Karya lebih mempertimbangkan untuk mencari pendanaan dari pihak lain, di luar pemerintah. 

“Karena kita tahu, pada saat satu holding, satu afiliasi, biasanya agak sulit ikut tender secara bersamaan, itu problem di pengadaan barang dan jasa pemerintah, nah misalkan ada beberapa konsultan yang digabung di bawah satu entitas usaha, holding, nah kita mulai berpikir untuk mengembangkan potensi di luar daripada APBN sendiri,” katanya. 

Opsi tersebut juga mempertimbangkan nilai kontrak atas proyek sebelumnya yang didapatkan perusahaan dari laon atau pinjaman, BUMN, swasta, dan APBN. Di mana, persentasenya adalah 30 persen swasta, 25-30 persen BUMN, dan sisanya bersumber dari APBN dan lain. 

“Walaupun secara kontribusi sumber dana kita sudah mulai agak seimbang antara APBN, laon, BUMN, dan swasta. Itu kita growth, growth itu kelihatan, tetap ada, walaupun memang tidak signifikan yang naiknya ekstrim gitu, karena kenapa? Konsultan di Indonesia itu banyaknya ada sekitar 6.200 konsultan, ini perusahaan konsultan di Indonesia banyaknya segitu kurang lebih,” tutur Okky. 

(SAN)