Ditagih DPR Soal Audit Kasus Ledakan Smelter Morowali, Ini Jawaban Kemenperin

Anggota DPR Komisi VII DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menagih perkembangan terkini kasus meledaknya Smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut Mulyanto, DPR tidak sempat memanggil Kemenperin karena bertepatan dengan masa Kampanye.

Adapun pertanyaan itu disampaikan Mulyanto kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, (ILMATE) kemenperin, Taufik Bawazier.

"Saya minta sedikit kasus kebakaran ledakan smelter disampaikan pak, karena kita kemarin nggak sempat memanggil karena kampanye luar biasa, padahal luar biasa penting kasus itu. Publik sangat ingin tahu sampai mana pekerjaan Kemenperin audit smelter meledak yang menimbulkan korban 13 orang meninggal," katanya dalam RDP di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Dalam catatan detikcom, ledakan tersebut sempat menewaskan 13 orang. Namun dalam catatan terakhir, jumlah korban ledakan mencapai 21 orang.

Menanggapi itu, Taufik menyebut kasus itu sebenarnya sudah ditangani oleh pemerintah dan kepolisian. Kasus ini juga ditangani tim khusus di Kemenperin, khususnya Ditjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII).

"Kebetulan itu sudah ditangani pemerintah dan bersama Menko Marinves, ini sudah dilakukan pendalaman, dan kepolisian, itu sudah disampaikan. Dari sisi Perindustrian kami ada tim khusus, bukan di Ditjen ILMATE, tapi di Ditjen KPAII, itu yang menangani untuk pendalaman proses itu," sebutnya.

Taufik menyebut hasil penyelidikan itu akan disampaikan langsung kepada Mulyanto. "Konkretnya sudah ada tapi nanti saya sampaikan langsung ke Pak Mul, saya tidak authorize menyampaikan itu di sini," imbuhnya.

Mulyanto mengingatkan bahwa yang membutuhkan hasil penyelidikan ledakan smelter adalah masyarakat. Ia berharap kasus semacam ini tidak hanya dilimpahkan kepada kesalahan pegawai, mengingat masalah perizinan juga ada di ranah Kemenperin.

Selain Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI dari PDIP, Yulian Gunhar juga menyinggung soal kasus ledakan smelter. Ia menilai Kemenperin memberikan respon yang lambat dalam kejadian ledakan smelter. Padahal ledakan smelter terjadi berulang kali.

"Belum selesai di situ pembahasan kami muncul lagi ledakan yang kedua. Tapi sepertinya Kemenperin ini low respon, slow respon, diem adem gitu kayak orang masuk kulkas, dingin. Nah harusnya menurut kami beriringan dengan kita sebagai mitra kerja itu harus saling mengisi satu sama lain," pintanya.

Ia berharap ke depannya Kemenperin menaruh perhatian serius pada kasus serupa. Gunhar berharap Kemenperin menaruh empati, sehingga pandangan masyarakat terhadap Kementerian dan DPR menjadi positif.