BEI Minta Penjelasan soal Rencana Bagi Dividen, Ini Kata Matahari

PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) merespons permintaan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait rencana pembagian dividen. Perseroan berencana membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham perusahaan dengan nilai Rp 200 per saham dan perusahaan melaporkan laba bersih perusahaan (net income) tahun buku 2023 sebesar Rp 675,36 miliar.

Bursa meminta perusahaan akan menjabarkan lebih lanjut komponen ekuitas dan masing-masing saldonya untuk posisi per Desember 2023.

Corporate Secretary Matahari Department Store Susanto menyampaikan, jumlah ekuitas perusahaan sebesar Rp 30,73 miliar. Mengacu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 71 Ayat 1 dijelaskan, penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat 1 diputuskan oleh RUPS.

Kemudian, Pasal 71 Ayat 2 tertulis, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Selanjutnya, dividen sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

"Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian periode 31 Desember 2023 (Audit), bahwa Perseroan telah menyisihkan dana cadangan sebesar Rp 50.857 juta (Rp 50,857 miliar) yang merupakan 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT," katanya dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (7/3/2024).

Dijelaskan, pada 31 Desember 2023 perusahaan mencatat laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 675,36 miliar, dengan total saldo laba setelah dikurangi cadangan wajib sebesar Rp 3,381 triliun.

"Oleh karena itu, perusahaan berhak melakukan pembagian dividen karena mempertahankan saldo laba yang positif sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT. Perseroan memastikan bahwa mekanisme pembagian dividen dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," katanya.

Ia mengatakan, sepanjang tahun 2023 perseroan tidak melakukan pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.

Bursa kemudian meminta penjelasan kondisi saldo ekuitas setelah dilakukan pembagian dividen tunai dengan menggunakan tahun buku 2023. Bursa juga meminta analisa manajemen terkait dengan kondisi saldo ekuitas setelah pembagian dividen tunai dengan mempertimbangkan good corporate governance (GCG) yang ada.

Terkait itu, Susanto menerangkan, setelah membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023, perseroan berharap dapat mempertahankan ekuitas yang positif pada kuartal kedua 2024 seiring dengan kinerja berjalannya.

"Dalam melakukan proyeksi ini, kami mempertimbangkan beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, termasuk keberhasilan musim Lebaran (Maret - April 2024) yang bergantung pada momentum, daya beli konsumen, stabilitas ekonomi dan politik, dan faktor-faktor lainnya. Perseroan senantiasa mematuhi semua peraturan yang berlaku dan mengedepankan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)," paparnya.