Gelar RUPS, BTN Tebar Dividen Rp 700,19 Miliar

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui pembagian dividen sebesar 20% atau Rp 700,19 miliar. Adapun nilai tersebut bersumber dari laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp 3,5 triliun.

Nilai pembagian dividen tersebut setara dengan Rp 49,89 per lembar saham yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dan Publik sebesar 60% dan Publik sebesar 40%.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, nilai pembagian dividen tahun buku 2023 meningkat sekitar 15% dari total dividen tahun buku 2022 sekitar Rp 609 miliar. Pembagian dividen tahun buku 2023 merupakan komitmen perseroan untuk meningkatkan kontribusi kepada pemerintah, serta upaya perseroan untuk meningkatkan shareholders value kepada investor.

"Pemberian dividen sebesar 20% tetap akan dapat menjaga rasio permodalan perseroan pada tahun 2024 di atas persyaratan regulator. Kami berharap dengan pembagian dividen ini para investor makin setia dengan saham BBTN," kata Nixon pada Press Conference RUPST Tahun Buku 2023 di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Dengan komposisi saham pemerintah sebesar 60%, perseroan akan menyetorkan dividen sebesar Rp 420,1 miliar ke Rekening Kas Umum Negara. Dividen untuk tahun buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan.

Adapun pada RUPST BTN kali ini, setidaknya ada tujuh agenda pembahasan. Pertama, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Lalu yang kedua, mengesahkan dua hal, yakni Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Keduanya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global).

Ketiga, penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Keempat, penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.

Lalu yang kelima, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II). Keenam Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan yang ketujuh yaitu perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan hasil RUPS tersebut, ada tiga nama baru di jajaran pengurus BTN. Pertama ialah Adi Sulistyowati yang diangkat sebagai Komisaris Independen BTN. Adapun sebelumnya, Adi menduduki posisi sebagai Wakil Direktur BNI dan baru-baru ini posisinya telah digantikan oleh Wahju Setyawan.

Selanjutnya, juga ada Bambang Wijanarko yang juga menduduki posisi sebagai Komisaris Independen. Baik Adi maupun Bambang menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Ahdi Jumhari Luddin yang tahun lalu meninggal dunia, serta Mohamad Yusuf Permana.

Selain komisaris, juga ada perubahan posisi direksi perusahaan. Ada Muhammad Iqbal yang ditunjuk sebagai Ditektur SMI dan Retail Funding. Dengan demikian, ada empat nama baru di jajaran direksi dan komisaris BTN.