Note

Pemerintah Tolak Keras Sawit RI Dituding Rusak Hutan! Ini Alasannya

· Views 25
Pemerintah Tolak Keras Sawit RI Dituding Rusak Hutan! Ini Alasannya
Menko Perekonomian - Foto: Sholihin/detikcom
Jakarta

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan kelapa sawit bukan komoditas yang merusak hutan. Hal itu dilihat dari hutan Indonesia yang masih jauh lebih banyak dibandingkan lahan kelapa sawit yang ada saat ini.

Hal itu dikatakan Staf Ahli Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud. Dia mengatakan produk kelapa sawit tidak merusak sumber daya alam.

"Kita sampaikan kita bukan perusak hutan, (bukan) perusak sumber daya alam karena kita punya semua apa yang menurut mereka habis. Indonesia masih banyak," kata Musdalifah dalam Ulang Tahun GAPKI ke-43 di Ayana Midplaza Jakarta, Selasa (27/2/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka bilang kita merusak hutan, hutan kita masih 120 juta. Mereka bilang kita merusak plasma nutfah, kita masih punya baik insitu dan eksitu, baik di dalam hutan itu sendiri rumahnya sampai 27 juta hektare, kelapa sawit hanya 16 juta hektare. Itu semua harus kita sampaikan dan kita suarakan," tambahnya.

Menurut Musdalifah, sawit Indonesia adalah komoditas yang penting bagi kehidupan manusia baik di dalam negeri maupun global. Di sisi lain batu sandungan hadir ketika muncul regulasi penjegal dari Uni Eropa mengenai EU Deforestation-free Regulation (EUDR).

"Mudah-mudahan dengan semakin keras kita menyampaikan kelapa sawit kita, semakin keras juga yang mereka berikan ke kita. Kalau dulu belum ada regulasi, sekarang ada EUDR. EUDR ini alhamdulillah hampir semua negara produsen menolak, sekarang Indonesia dengan joint task force, karena kita punya join task force malah semua melihat apa yang dilakukan Indonesia," ujar Musdalifah.

Sejak pertengahan 2023 lalu, Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk Satuan Tugas mengatasi permasalahan penetapan EUDR. Ketentuan itu mengatur konsumen di Uni Eropa untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan.

Penerapan itu direncanakan akan berlaku mulai 2025, di mana produk ekspor seperti minyak sawit beserta produk turunannya, arang, kakao, kopi, kedelai, kayu, karet dan kertas akan mengalami kesulitan masuk ke pasar Eropa.

"Kita harus kompak dan jangan saling hilangkan manfaat dan peran 1-2 orang karena kita mau lebih eksis, tapi kita berjuang bersama-sama, kita dorong semua aspek," tegas Musdalifah.

(kil/kil)

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.