Mandek! Realisasi Peremajaan Sawit Baru 30% Sejak 2017

Program Peremajaan Sawit Rakyat mandek penyalurannya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari target 180 ribu hektare lahan sawit, baru 30% saja yang mendapatkan program peremajaan sawit ini.

Padahal program ini sudah bergulir sejak tahun 2017 hingga sekarang. Airlangga menyebut kendala regulasi menjadi masalahnya.

"Tentang replanting sawit dilihat realisasi 180 ribu hanya tercapai 30%. Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi," papar Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Airlangga bilang masalah utama mandeknya peremajaan sawit adalah aturan yang mewajibkan petani sawit rakyat harus memiliki sertifikat tanah dan juga rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Karena kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal, satu mengenai sertifikat, kedua rekomendasi dari KLHK," ujar Airlangga.

Nah rekomendasi dari KLHK itu lah yang banyak membuat petani rakyat kesulitan. Pemerintah akan merevisi Peraturan Kementerian Pertanian agar syarat itu dikurangi, jadi petani sawit yang memiliki sertifikat lahan bisa langsung mendapatkan program peremajaan ini.

"Kita tahu untuk memperoleh rekomendasi dari KLHK bukan sesuatu yang mudah, sehingga implementasinya terhambat. Kita ingin agar bagi masyarakat atau rakyat yang sudah punya sertifikat itu langsung dilakukan program replanting. Karena timing-nya sedang tepat," beber Airlangga.

Pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan dua kali lipat dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada para petani rakyat. Dari awalnya dana yang diterima cuma Rp 30 juta per hektare, ditingkatkan jadi Rp 60 juta per hektare.

"Kami juga usulkan kenaikan dana replanting yang sekarang di berikan Rp 30 juta itu untuk dinaikkan ke Rp 60 juta," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan anggaran dinaikkan menjadi Rp 60 juta per hektare sesuai dengan kajian akademis dan juga komunikasi langsung dengan para petani sawit.

Menurut Airlangga para petani sawit yang mendapatkan bantuan program peremajaan sawit kesulitan bila bantuan hanya Rp 30 juta per tahun. Biaya itu hanya cukup untuk digunakan operasional selama setahun saja, sementara itu sawit baru bisa dipanen hasilnya selama 4 tahun.

Dengan penambahan dana bantuan ini juga diharapkan petani bisa mendapatkan tambahan biaya hidup termasuk untuk modal melakukan penanaman komoditas sela sambil menunggu hasil sawit.

"Oleh karena itu kalau ditingkatkan menjadi Rp 60 juta, maka biaya hidup, sekitar Rp 15 juta per tahun itu bisa di-cover, sehingga mereka bisa melakukan tanaman sela atau tanaman lain untuk menunjang," jelas Airlangga.