Ini Pertimbangan Pemerintah Tambah Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp 60 Juta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti rendahnya realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit yang hanya 30% dari target 180.000 hektare (ha). Karena itu dia mengusulkan agar dana hibah untuk peremajaan kelapa sawit dinaikkan menjadi Rp 60 juta dari yang semula Rp 30 juta.

Airlangga menekankan pemerintah terus menggenjot program replanting demi mendorong produktivitas sawit rakyat.

Diketahui pada tahun 2023, realisasi program PSR mencapai 53.012 ha, atau meningkat 72,35% dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 30.759 ha dengan penyaluran dana PSR di tahun 2023 mencapai Rp1,5 triliun yang diberikan kepada 21.020 pekebun.

Lebih lanjut Airlangga membeberkan salah satu penghambat utama program replanting sawit yaitu regulasi yang menyulitkan pekebun rakyat.

"Nah salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi. Oleh karena itu tadi diminta agar Kementan mengkaji Peraturan Menteri pertanian ini karena kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal. Satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/2/2024).

Dia menjelaskan melalui program PSR, pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 30 juta per hektar di tahun pertama, dengan maksimal luasan kebun 4 ha. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, pekebun dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan batas maksimal pagu Rp 500 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun.

Menurut Airlangga, saat ini pihaknya tengah mengajukan usulan kenaikan dana bantuan menjadi Rp 60 juta. Tambahan dana tersebut untuk biaya pembangunan kebun, perawatan, tanaman sela, pendampingan sampai dengan tanaman mulai berbuah (P0-P3) dengan kebutuhan biaya Rp 10,8 triliun.

"Kami juga usulkan kenaikan dana untuk replanting yang sekarang diberikan Rp 30 juta itu untuk dinaikkan ke Rp 60 juta. Kenapa harus dinaikkan ke Rp 60 juta? Karena dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun ke-4. Sehingga kalau dananya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama. Beli bibit dan hidup di tahun pertama," jelasnya.

"Kalo ditingkatkan menjadi Rp 60 juta, maka biaya hidup sekitar Rp 15 juta per tahun itu bisa di-cover. Sehingga mereka bisa melakukan tanaman sela atau tanaman lain untuk menunjang hidup juga. Nah ini sedang dalam pembahasan lanjutan," imbuh Airlangga.

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sedang mempersiapkan program beasiswa untuk menciptakan sumber daya manusia kelapa sawit yang unggul dan menjamin keberlanjutan industri kelapa sawit sesuai dengan tantangan industri dan prinsip keberlanjutan.

"Mengenai keterlanjuran lahan. Dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021. Oleh karena itu perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat. Termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong," kata Airlangga.