Garuda Buka Suara soal Mau Digabung ke Holding Pariwisata InJourney

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) buka suara soal rencana penggabungan perusahaan di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney. Pelaksana Harian Direktur Utama Garuda Indonesia Tumpal Manumpak Hutapea mengatakan, rencana tersebut masih didiskusikan secara intensif.

"Sehubungan dengan adanya informasi terkait rencana penggabungan Perseroan ke bawah naungan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney selaku holding BUMN sektor pariwisata dan aviasi, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini proses diskusi terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut masih terus berlangsung intensif," katanya dalam keterbukaan informasi, Sabtu (24/2/2024).

Ia mengatakan, perseroan saat ini dalam proses penyusunan kajian dan eksplorasi atas opsi-opsi yang ada, serta diskusi intensif dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya progres dari penggabungan ini akan disampaikan saat ada perkembangan yang signifikan.

Menurutnya, Garuda Indonesia memandang positif rencana penggabungan tersebut. "Perseroan memandang positif dan mendukung rencana penggabungan tersebut, yang tentunya akan dilandasi dengan kajian serta asesmen yang prudent terhadap outlook bisnis Perseroan," imbuhnya.

Selain itu, Garuda Indonesia juga sedang mengkaji rencana ini dengan Kementerian BUMN dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya hal ini sejalan dengan tujuan Kementerian BUMN dalam upaya memperkuat ekosistem industri transportasi udara nasional.

"Adapun berbagai aspek substantif terkait rencana penggabungan tersebut tengah dikaji secara seksama dan berkelanjutan bersama dengan KBUMN serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Hal ini selaras dengan tujuan KBUMN dalam upaya memperkuat ekosistem industri transportasi udara nasional menuju industri yang semakin berdaya saing," jelasnya.

Tumpal memastikan tidak terdapat informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan atau mempengaruhi harga saham Garuda. Menurutnya Perseroan akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.