Marak Pilih KPR Syariah, Laba UUS BTN Naik 110 Persen

Pasardana.id- Unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (IDX: BBTN) meraup laba bersih Rp702,3 miliar pada tahun, atau melonjak 110,5 persen dibandingkan perolehan laba bersih tahun 2022 sebesar Rp333,6 miliar.

Direktur Utama BBTN, Nixon L.P Napitupulu,  menjelaskan tren permintaan KPR Syariah yang terus meningkat sehingga nilai pembiayaan sebesar Rp37,1 triliun pada akhir 2023, atau tumbuh 17,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp31,6  triliun. “Pencapaian ini berdampak signifikan pada peningkatan nilai aset sebesar 19,79 persen menjadi Rp54,3 triliun pada akhir 2023 dari Rp45,3 triliun pada posisi yang sama tahun sebelumnya,” papar Nixon kepada media, Senin(13/2/2024).

Nixon menambahkan, lonjakan bisnis BTN Syariah dipicu oleh tren di masyarakat yang menginginkan pembiayaan rumah dengan akad syariah. Permintaan tertinggi terjadi di sejumlah daerah dengan populasi muslim terbesar seperti di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain faktor keyakinan, kata dia, KPR syariah diminati karena skema pembiayaannya memberikan rasa tenang dan nyaman pada nasabah. Pada KPR syariah, imbal hasil maupun besaran angsuran sudah ditetapkan sejak awal dan berlangsung sepanjang periode perjanjian.

“ Skema ini dinilai bisa melindungi nasabah dari risiko fluktuasi suku bunga yang dapat berubah mengikuti kondisi makro ekonomi,”terang Nixon.  

Hasilnya, porsi KPR syariah  menyumbang 98 persen  atau senilai Rp36,6 triliun per akhir Desember 2023. Produk KPR syariah bersubsidi berkontribusi Rp22,9 triliun atau sebanyak 61 persen sedangkan KPR non subsidi menyumbang Rp11,6 triliun atau mencapai 31,3 persen.   

Nilai pembiayaan yang melonjak tinggi ini berhasil diimbangi dengan kenaikan dana pihak ketiga (DPK). Sepanjang 2023 lalu, BTN syariah mengumpulkan DPK senilai Rp41,8 triliun, melesat 41,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, separuh dari total DPK ini berupa dana murah (current account saving account/CASA) atau senilai Rp20,9 triliun.

“Rasio CASA terus kami tingkatkan selama lima tahun terakhir, dari hanya 37% pada 2019 menjadi 50 persen pada 2023. Dampak positifnya, rasio biaya dana (cost of fund) berhasil kami tekan dari 6,25 persen menjadi 3,72 persen pada kurun waktu yang sama. Artinya, kami bukan hanya menjadi lebih kompetitif juga semakin sehat,” kata Nixon.   

Jumlah DPK yang lebih tinggi dari nilai pembiayaan membuat FDR BTN Syariah berada di level 88,8 persen. Rasio ini menunjukkan dua hal. Pertama. manajemen mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi. Kedua, manajemen berhasil menjaga kecukupan likuiditas di saat melakukan ekspansi.

Catatan saja, selama lima tahun terakhir, BTN Syariah terus memperbaiki angka FDR. Pada 2019 rasio intermediasi sempat mencapai 108 persen, lalu berhasil diturunkan menjadi 105 persen, 94 persen, 91 persen dan terakhir 88 persen pada 2023.   

Menariknya,  Rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) per akhir Desember 2023 hanya sebesar 2,4 persen (gross). Bandingkan dengan NPF tahun 2022 yang sebesar 3,3 persen, atau 7,6 persen jika ditarik ke posisi NPF pada tahun 2019.

Ditinjau dari sisi manapun, BTN Syariah bukan hanya layak di spin off juga mampu menampung bank syariah lain untuk di merger.

“Setelah merger dan menjadi BUS, kami optimistis BTN Syariah akan tumbuh lebih pesat lagi dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta berkontribusi signifikan untuk memajukan industri perbankan syariah,” kata Nixon.

Ia mengaku, BBTN tengah melakukan proses uji tuntas (due diligence) terhadap Bank Muamalat. Proses ini akan menentukan kelanjutan agenda akuisisi dan merger. Kementerian BUMN sendiri menargetkan agenda korporasi ini bisa dituntaskan pada semester I-2024 ini.