Pemerintah Diminta Tak Buru-Buru Soal Divestasi Vale (INCO), Ini Sebabnya

IDXChannel - Pemerintah terus berupaya agar segera dapat menyelesaikan proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang sejauh ini masih dalam tahap negosiasi.

Tak tanggung-tanggung, proses yang telah menjadi amanat Undang-Undang nomor 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut ditarget bisa rampung sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak, pada Rabu (14/2/2024) mendatang.

Baca Juga:

Vale Indonesia (INCO) Cetak Laba Rp4,2 Triliun di 2023

Terkait target waktu yang sangat mepet tersebut, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, pun turut angkat bicara.

Menurut Fahmy, pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam mencapai kesepakatan harga terkait proses divestasi saham INCO. Bahkan, Fahmy menilai pemerintah sah-sah saja bila harus menutup kesepakatan pasca Pemilu Serentak digelar.

Baca Juga:

Menteri ESDM Buka-bukaan soal Proses Divestasi Vale Indonesia (INCO) ke BUMN Pertambangan

"Karena urusan divestasi Vale kan tidak ada hubungan langsungnya dengan Pemilu. Sesuai aturan kan target tenggatnya di 2024 ini. Target memang perlu agar prosesnya tidak berlarut-larut. Tapi jangan juga terburu-buru hanya karena (mengejar target rampung sebelum) Pemilu, karena tidak ada kaitan sama sekali," ujar Fahmy, Senin (12/2/2024).

Terkait penentuan target tersebut, Fahmy menjelaskan, pemerintah tinggal menentukan bulan apa dalam 2024 ini yang bakal dijadikan tenggat waktu terkait penyelesaian proses divestasi saham INCO.

Baca Juga:

Divestasi Saham Alot, Vale Indonesia (INCO) Diultimatum Pemerintah?

Sikap hati-hati dan tidak terburu tersebut, dikatakan Fahmy, penting untuk dipegang teguh, lantaran sejauh ini proses negosiasi antara kedua pihak diketahui masih cukup alot.

Dalam perkembangannya saat ini, baik Vale Canada Limited (VCL) sebagai pemegang saham mayoritas INCO saat ini, dan juga pemerintah, sama-sama belum menyanggupi atas tawaran yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa pemerintah menginginkan harga divestasi 14 persen saham INCO senilai Rp2.500 hingga Rp2.800 per saham. Nilai tersebut lebih rendah sekitar 40 persen dibanding harga saham INCO di pasar saat ini.

Harga tawaran pemerintah tersebut, oleh sejumlah pihak, disebut masih jauh dari harga yang diinginkan pihak VCL sebesar Rp4.600 per saham.

Tak hanya itu, dalam rumor lain yang beredar di kalangan pelaku pasar modal, dikabarkan bahwa pihak VCL meminta harga 1,5 x nilai buku, atau setara dengan Rp5.800 per saham.

Terkait deadlocknya negosiasi tersebut, Fahmy menilai bahwa tidak fair jika pihak Vale Indonesia menawarkan sesuai harga pasar kepada pemerintah. Pasalnya, proses divestasi ini seharusnya bisa menempatkan pemerintah, melalui MIND ID, sebagai partner strategis.

"Saya kira Indonesia memiliki bargaining power yang cukup kuat, karena izin Vale berakhir 2025. Jadi kalau tidak mau harga sekian, ya (izinnya) nggak diperpanjang. Mereka pasti akan menyetujui. Meski sampai sekarang memang belum diputuskan," ungkap Fahmy.

nantinya, ketika proses divestasi benar-benar telah rampung, pihak Vale Indonesia diharapkan bisa berkontribusi lebih besar pada negara melalui setoran dividen. Selain itu, pemerintah jadi dapat turut andil dalam pengambilan keputusan di internal manajemen perusahaan.

Dengan begitu, meski porsi kepemilikan pemerintah masih di bawah 51 persen, namun sudah cukup menguntungkan bagi Indonesia.

"Yang paling penting itu harganya. Kalau pakai harga pasar, tentu nggak fair, karena tambangnya adalah tambang milik kita, Indonesia," papar fahmy.

Senada dengan Fahmy, Anggota Komisi VII Fraksi PKS, Mulyanto, juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengejar proses divestasi agar bisa rampung sebelum gelaran Pemilu.

Pasalnya, menurut Mulyanto, antara proses divestasi yang tengah berjalan dengan pelaksanaan Pemilu sama sekali tidak saling terkait. 
Ketimbang mengejar target waktu, Mulyanto justru menilai bahwa yang lebih penting dan layak diprioritaskan dalam proses divestasi adalah didapatkannya harga terbaik yang bakal digunakan dalam proses transaksi kedua pihak.

Mulyanto menegaskan bahwa tujuan utama dari proses divestasi saham INCO ke pemerintah melalui MIND ID adalah agar dapat mendorong manfaat lebih besar dan maksimal bagi kepentingan nasional.

"Apalagi tambang Vale kan berada di bumi Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Tentu semakin murah, akan semakin menguntungkan kita. Kalau memang tidak menguntungkan, Saya minta pemerintah agar sebaiknya tidak lagi memperpanjang izin usaha milik Vale," ujar Mulyanto.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, menyebutu bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir, bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, serta Menteri Koordinator BidanG maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, masih harus bernegosiasi kembali dengan pihak INCO.

"Harusnya dalam seminggu ini kita sudah akan bisa sepakati soal harga saja," ujar Kartika, dalam kesempatan terpisah. (TSA)