3 Kritik JK soal Hilirisasi yang Lagi Digenjot Pemerintah

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik hilirisasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya praktik tersebut sangat berbahaya, kenapa?

"Kalau hilirisasi, pertama ya hilirisasi harus memang, itu namanya sebenarnya industrialisasi juga ya, Tapi, dengan praktiknya sekarang, sangat berbahaya untuk negeri ini. Kalau sekarang, praktiknya ya, bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC," ujar Jusuf Kalla saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya No.6, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Apa saja yang dikritik pria yang akrab disapa JK terkait hilirisasi? Pertama, hilirisasi saat ini lebih berpihak pada perusahaan atau negara asing. Alhasil, keuntungan dari proses hilirisasi ini malah lari ke luar negeri, bukan dirasakan masyarakat.

Bahkan, kata JK, Orang asing menggali kekayaan dengan buruh yang murah.

"Semua keuntungannya lari keluar, tidak ke dalam negeri, tidak ke pemerintah. Itu memiskinkan rakyat," tutur JK

Kedua, JK menyoroti cadangan nikel Indonesia diperkirakan akan habis dalam 15 tahun ke depan. Ia merasa saat ini pemerintah sudah sangat mengeksploitasi hasil bumi yang satu itu.

"Lah iya dihabiskan, diambil kan sekarang, bagaimana masa depan? Bagaimana generasi Anda? Dan itu betul-betul, sistem itu sangat merugikan. Sangat!" tegas JK.

Ketiga, JK mengatakan hilirisasi hanya memperkaya negara lain dan memiskinkan rakyat sendiri.

Bahkan, JK menambahkan, angka kemiskinan di daerah hilirisasi semakin bertambah dari tahun ke tahun, dan bukan berkurang. Misalkan saja seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara

"Ternyata di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dari tahun ke tahun makin miskin rakyat. Lihat data statistik resmi. Bukan tambah kaya, tambah miskin. Negara hanya dapat sedikit. Semuanya lari ke China. Persis zaman VOC," tutur JK.