Bagikan 5 Ribu Sertifikat Tanah di Wonosobo, Begini Pesan Jokowi Buat Warga

Pasardana.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta warga masyarakat untuk lebih berhati-hati jika berniat mengagunkan sertifikat tanah miliknya.

Presiden bilang, masyarakat harus memiliki rencana dari kegunaan uang, cicilannya setiap bulan hingga bunganya harus dihitung.

"Biasanya kalau sudah pegang sertifikat, biasanya ingin disekolahkan (dijadikan agunan utang di bank). Kulo niki ngertos mawon, ning gih mbten sedanten (saya ini tahu saja tapi ya enggak semua)," kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pada Senin (22/1).

"Hati-hati kalau-kalau mau meminjam uang dengan agunan sertifikat, dengan jaminan sertifikat, tolong hati-hati," sambung Presiden.

Mantan Wali Kota Solo ini mengingatkan, saat 'menyekolahkan' atau menjadikan sertifikat sebagai agunan utang di bank memerlukan kalkulasi yang matang.

Hal ini agar tidak membawa dampak buruk bagi pemilik sertifikat.

"Tolong dikalkulasi tenan, tolong dihitung yang teliti. Jagan berpikir pas dapat uangnya, tapi berpikirlah pas nyaur-nya setiap bulan," ujarnya.

Karena itu, ia berpesan agar utang di bank yang memakai agunan sertifikat tanah digunakan untuk kegiatan yang produktif.

Dirinya pun tidak menyarankan jika utang digunakan untuk hal yang konsumtif.

"Karena ini uang pinjaman, harusnya semua dipakai untuk usaha. Kalau nanti sudah mendapat keuntungan, nah keuntungan itu yang dipakai," tegas Jokowi.

Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden menyerahkan sebanyak 5 ribu sertifikat kepada warga di Wonosobo. 

Di momen tersebut, Presiden bercerita, seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang harus dipegang masyarakat pada tahun 2015.

Namun, saat itu baru 46 juta yang memegang sertifikat tanah.

Sehingga, kata Jokowi, masih ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan tanah tapi tidak pegang sertifikat.

"Sehingga yang terjadi sengketa di mana-mana, konflik tanah di mana-mana, ramai antar tetangga, ramai antar saudara, ramai masyarakat dengan pemerintah, ramai masyarakat dengan perusahaan," ujar Jokowi.