Prospek Cerah, S&P Kerek Rating Kredit BBRI, BMRI, dan BBNI Jadi BBB

IDXChannel - Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings menaikkan peringkat atau rating kredit 3 bank BUMN seiring dukungan pemerintah yang signifikan.

Ketiga bank yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

Baca Juga:

BRI (BBRI) Optimistis Penyaluran KUR Rp165 Triliun Tercapai di Akhir 2024

Mengutip keterangan tertulis pada 18 Januari 2024, S&P menaikkan peringkat kredit penerbit jangka panjang di BMRI, BBRI, dan BBNI menjadi BBB dari BBB-, dan peringkat kredit penerbit jangka pendek masing-masing menjadi A-2 dari A-3.

S&P menilai, peran ketiga bank di atas yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui intermediasi keuangan dan inklusi yang lebih mendalam.

Baca Juga:

Bank Mandiri (BMRI) Umumkan Jawara Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2023

“Hal ini mencerminkan besarnya kemungkinan dukungan pemerintah yang luar biasa. Prospek stabil pada peringkat jangka panjang mencerminkan ekspektasi kami terhadap dukungan pemerintah dan bahwa bank akan mempertahankan profil keuangan mereka didukung oleh posisi pasar yang kuat dan penyangga modal [capital buffer],” jelas S&P Global Ratings, dikutip IDXChannel, Senin (22/1/2024).

Singkatnya, peningkatan rating tersebut mencerminkan kemungkinan besar bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan dukungan luar biasa yang tepat waktu dan memadai jika terjadi kesulitan keuangan.

Baca Juga:

Optimistis Sambut 2024, BNI (BBNI) Siap Buka Kantor di Amerika dan Australia

S&P Global Ratings mendasarkan pandangan mereka pada dua poin utama.

Pertama, peran yang sangat penting yang dimainkan ketiga bank tersebut dalam memberikan pinjaman kepada segmen yang tidak mempunyai rekening bank (underbanked) dan proyek-proyek besar yang mempunyai kepentingan nasional.

Kedua, hubungan mereka yang sangat kuat dengan pemerintah melalui kepemilikan mayoritas dan perwakilan dewan direksi/komisaris. Menurut S&P, tekanan kredit pada ketiga bank milik negara tersebut akan menimbulkan gangguan yang signifikan dan berdampak sistemik terhadap perekonomian daerah.

Menurut hemat S&P, ketiga bank tersebut akan semakin berperan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. S&P memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 5% dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Perekonomian, jelas S&P, akan bergantung pada sistem perbankan untuk mendorong pertumbuhan ini dan memenuhi permintaan kredit.

Ketiga bank besar milik negara ini secara kolektif menyumbang sekitar 47% dari total aset, 52% pinjaman, dan 47% simpanan.

“Mengingat pangsa pasar mereka yang besar, mereka akan memainkan peran penting dalam intermediasi keuangan negara dan tujuan inklusi keuangan pemerintah,” jelas S&P.

Indonesia memiliki populasi unbanked dan underbanked dalam jumlah besar serta pasar modal utang yang belum berkembang.

Menyitir S&P, pasar obligasi korporasi dalam negeri hanya menyumbang sekitar 8% dari PDB negara dan tidak menyediakan pendanaan yang cukup atau alternatif yang layak selain pinjaman bank. Korporasi besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air sangat bergantung pada sektor perbankan untuk kebutuhan pendanaan mereka.

Bank-bank besar BUMN mendukung inisiatif kebijakan dengan memberikan pinjaman kepada proyek infrastruktur dan sektor UMKM.

“Bank-bank yang diperingkat secara kolektif [maksudnya, 3 bank di atas] memiliki kapasitas terbesar dalam mendukung peta jalan infrastruktur pemerintah,” kata S&P.

Menurut S&P, ketiganya memiliki tujuan ganda, yaitu mempertahankan operasional yang menguntungkan dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Keterhubungan mereka dengan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menempatkan mereka dalam posisi yang baik untuk memberikan pinjaman kepada proyek-proyek besar sembari menyeimbangkan kepentingan komersial.

Sektor UMKM di Indonesia memiliki lebih dari 64 juta unit usaha. Sektor ini menyumbang sekitar 62% terhadap PDB, dan mempekerjakan sekitar 97% angkatan kerja. Pemerintah juga telah menganjurkan inklusi keuangan yang lebih mendalam.

“Kami percaya bahwa kehadiran bank-bank yang luas dan jangkauan yang luas secara nasional (terutama di provinsi-provinsi terpencil di mana kehadiran bank-bank swasta lebih kecil) merupakan kekuatan tersendiri untuk memfasilitasi tujuan kebijakan ini,” ungkap S&P.

Bank-bank BUMN juga memainkan peran pelayanan sosial. Misalnya, mereka menyalurkan dana bansos melalui jalur perbankan. Pemerintah menggunakan rekening bantuan sosial, yang hanya dapat ditawarkan oleh bank-bank milik negara, untuk mendistribusikan subsidi kepada rumah tangga berpenghasilan rendah.

Ketiga bank tersebut mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pemerintah. Pemerintah mempunyai kepemilikan mayoritas di bank-bank tersebut: 60% di BNI, 53% di BRI, dan 52% di BMRI.

“Kami memandang kepemilikan ini sebagai hal yang strategis dan berjangka panjang,” kata S&P.

Selain itu, pemerintah mempengaruhi pengambilan keputusan strategis bank melalui keterwakilan yang kuat di dewan (board) dan penunjukan direktur utama bank. (ADF)