Kementerian ESDM Berharap PNM Buat Listrik Desa ke Kemenkeu

Pasardana.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait anggaran untuk pengadaan listrik desa.

Diketahui, pemerintah awalnya berencana menambah suntikan dana berupa PMN Rp5 triliun untuk PLN pada 2023.

Sehingga total duit negara yang akan diterima BUMN sektor kelistrikan itu mencapai Rp10 triliun.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI sepakat tidak merestui pemberian kucuran duit negara sebesar Rp10 triliun untuk PLN pada Oktober 2023.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Parada Hutajulu menyebut rasio elektrifikasi pada tahun lalu menyentuh 99,78 persen, di mana 98,32 persen di antaranya merupakan listrik dari PT PLN (Persero).

Sedangkan rasio desa berlistrik pada 2023 mencapai 99,83 persen.

Kata dia, di tahun 2024 ini terdapat kendala disaat Penyertaan Modal Negara (PMN) sudah tidak ada lagi, alias dibatalkan.

Ada pun dana yang dibatalkan tersebut mencapai Rp6,7 triliun.

"Tadinya sudah dianggarkan dan sudah berkontrak dengan PLN Rp4,5 triliun, tapi tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah untuk PMN listrik desa," sebutnya dalam Konferensi Pers ESDM di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Karena itulah, pihaknya masih terus berharap agar program listrik desa dapat bisa segera selesai.

"Kita masih berharap pemerintah melalui Kemenkeu ke depan bisa menyediakan ini, supaya ini (listrik desa) bisa cepat selesai. Bayangkan, 78 tahun lebih kita sudah merdeka, tapi masih gelap gulita. Rasanya kurang pas," imbuh Jisman.

Berdasarkan data Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, ada sekitar 185.662 rumah tangga di Indonesia yang belum teraliri listrik.

Sementara itu, 140 desa belum berlistrik hingga sekarang.

Desa-desa tersebut berada di Indonesia timur. Ada 12 desa di Papua Barat Daya, 9 di Papua, 56 desa di Papua Pegunungan, 47 di Papua Tengah, dan 16 sisanya di Papua Selatan.

"Upaya pemenuhan rasio elektrifikasi (RE) 100 persen kami sudah hitung, sudah ada update dari teman-teman PLN. Kita sudah konsiyering tiga hari tiga malam untuk menghitung berapa kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan 100 persen RE di dua tahun ke depan sampai 2025. Ada Rp22,08 triliun (anggaran yang dibutuhkan)," jelas Jisman.

"Nah, yang belum ada aksesnya ini rata-rata di bagian timur, yang sudah sangat sulit diakses. Artinya, tidak menjadi komersial di PLN. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah harus ada di sini untuk keadilan sosial," tandasnya.