Simak! Program Capres-Cawapres Genjot Industri Sawit

Pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden memiliki program meningkatkan sektor industri sawit. Contohnya paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md punya rencana reformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Alasannya aturan di industri sawit yang tumpang tindih, dan dikeluhkan pengusaha sawit. Selain itu, menurut Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana BPDPKS hanya bertugas sebagai juru bayar.

"Yang akan saya tawarkan mereformasi BPDPKS. Saat ini BPDPKS hanya juru bayar. Reformasi kebijakan pengelola sawit nasional yang ditargetkan untuk mengatasi kelemahan yang saat ini ada," kata Danang Girindrawardana dalam diskusi tentang sawit di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Di sisi lain banyak kementerian/lembaga terkait yang mengatur industri perkebunan kelapa sawit, dan ini akan disederhanakan.

"Kalau kita letakkan (tugas) di Kementerian Pertanian yang teriak menteri yang lain. Kalau kita letakkan di Kementerian ATR/BPN yang teriak kementerian lain juga. Maka bentuklah sebuah badan atau mereform BPDPKS agar punya kewenangan lebih besar daripada hanya sebagai juru bayar dan juru tagih," jelasnya.

Sementara itu, paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program membentuk badan nasional sawit jika terpilih nanti. Menurut Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan menyampaikan badan sawit ini akan menghubungkan petani sawit kepada 33-37 kementerian/lembaga.

Badan tersebut juga akan membuat birokrasi lebih mudah karena segala persoalan yang berhubungan dengan sektor sawit ditangani badan tersebut.

"Kita juga mendukung didirikannya Badan Sawit Indonesia. Masa Malaysia saja yang punya banyak satu pintu kak katanya satu pintu masa kita enggak bisa ya bagus-bagus kita copy," kata Panji dalam diskusi yang sama.

Program lainnya adalah sertifikasi lahan sawit petani, dan petani turut terlibat dalam proses hilirnya yaitu di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan proses pengolahan minyak (refinery).

Selain itu pengusaha dan petani sawit akan terlibat dalam membuat kebijakan.

"Lalu kami akan menjamin regulasi yang berpihak kepada petani sawit dan setiap proses pembuatan suatu rencana ketentuan terkait dengan sawit, bapak dan ibu (pengusaha dan petani sawit) jadi ikut sertakan," jelas Panji.