DPR Mau Panggil ITSS Terkait Meledaknya Tungku Smelter di Morowali

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bidang Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup akan memanggil PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), selaku pemilik tungku smelter yang menewaskan 21 orang pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah.

DPR menilai bahwa pemanggilan dilakukan untuk meminta transparansi perusahaan sekaligus melihat aspek kesiapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) saat kejadian tersebut.

"Memang kami akan memanggil pengusaha smelter (PT ITSS) termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memberikan penjelasan karena itu diperlukan bagi (untuk) kami melihat dan mengevaluasi bagaimana sistem dan keselamatan kerja. Kami minta agar ada transparansi perusahaan untuk menyampaikan latar belakang dan urutan kejadian," ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno di sela-sela agenda Menakar Masa Depan Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel yang terlaksana di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

Eddy kemudian menjelaskan, bahwa DPR meminta agar hasil audit K3 perusahaan oleh Kemenperin dan Kementerian Ketenagakerjaan dibuka kepada publik. Sementara imbas peristiwa tersebut, DPR juga meminta agar PT ITSS menghentikan kegiatan operasional sampai hasil penyidikan dari aparat penegak hukum rampung dan hasil audit dikeluarkan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa hasil evaluasi perlu dibuka sebagai pembelajaran agar peristiwa tersebut tidak terjadi di berbagai smelter lain. Eddy pun menuturkan pemanggilan terhadap Kemenperin dan PT ITSS kemungkinan besar akan terlaksana setelah 16 Januari tepatnya setelah DPR RI melakukan masa reses.

"Kita akan masuk masa sidang tanggal 16 dan akan dijadwalkan pemanggilan. Memang ada kendala teknis, banyak teman-teman sudah di dapil (daerah pemilihan) karena terhitung h-30 pemilu. Tapi bukan berarti tidak akan menangani ini karena dari awal sudah disampaikan akan ada pemanggilan (kepada Kemenperin dan PT ITSS) untuk dimintai penjelasan soal ini," jelasnya.

Kendati demikian, Eddy enggan menjawab jika DPR RI mempunyai dugaan tersendiri perihal ledakan yang menewaskan 21 pekerja tersebut. "kita tidak mau spekulasi lebih baik menunggu hasil penyidikan aparat penegak hukum termasuk audit kemenperin," terangnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, polisi kini tengah meningkatkan status kasus ledakan tungku smelter PT ITSSS dalam tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Djoko Wienartono, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa saksi-saksi di lokasi.

"Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil gelar perkara yang dilaksanakan tadi siang. Yang mana gelar perkaranya adalah meningkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan," Djoko dalam keterangan resmi, Rabu (3/1/2024).

Djoko mengatakan, gelar perkara kasus dilakukan tim penyidik pada Rabu (3/1). Adapun dasar kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan olah TKP, pemeriksaan saksi di lokasi hingga saksi ahli. Sebanyak 27 saksi yang telah diperiksa terkait ledakan maut tersebut. Saksi masing-masing dari karyawan, korban, manajemen hingga 2 saksi ahli pidana dan ketenagakerjaan.

"Adapun saksi yang diperiksa sebanyak 27 orang, ini merupakan karyawan, manajemen maupun korban yang bisa dimintai keterangan. Kemudian yang 2 lagi yaitu saksi pidana maupun saksi ahli ketenagakerjaan," ucapnya.

Ledakan tungku smelter milik PT ITSS sendiri terjadi pada Minggu (24/12) sekitar pukul 05.30 Wita. Ledakan terjadi tepatnya di lantai dua dan lantai tiga kawasan smelter PT ITSS. Sebanyak 59 orang dilaporkan menjadi korban ledakan tersebut, 38 pekerja luka berat dan ringan yang masih menjalani perawatan. Korban tewas sendiri mencapai 21 orang, rinciannya 13 pekerja Indonesia dan 8 tenaga kerja asing (TKA) asal China.