Soal Tambahan Subsidi Pupuk Rp 14 T, Mentan: Jangan Dipolitisasi!

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, penambahan subsidi pupuk Rp 14 triliun dilakukan bukan terkait Pemilu 2024. Langkah ini diambil karena kebutuhan yang tinggi imbas dari bencana El-Nino.

Amran mengatakan, penambahan alokasi pupuk ini dilakukan dalam rangka mendorong produktivitas petani. Adapun produksi ini mengalami penurunan karena kekeringan imbas bencana El-Nino tersebut.

"Jangan sampai kemarin ada politisasi bahwa saat presiden pidato ada yang tinggalkan tempat. Itu nggak benar, karena saya ada di sana, janganlah dipolitisasi ini pupuk. Nggak lah (karena unsur politik), ini dibutuhkan, ini El-Nino. El Nino tidak main-main," katanya, saat ditemui di Waskita Rajawali Tower, Jakarta Timur, Senin (8/1/2024).

Selain itu, penambahan alokasi ini juga dilakukan karena masih banyak petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi. Selaras dengan penambahan jumlah pupuk ini, pemerintah juga tengah memperbaiki regulasi sistem distribusi pupuk.

"Nanti yang tidak punya kartu untuk sementara bisa menggunakan KTP. Sudah kita perintahkan jalan. KTP sudah bisa menebus pupuk, yang penting dia petani," ujarnya.

Adapun perbaikan regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Menurutnya, aturan tersebut mempersulit petani dalam mengakses pupuk subsidi. Oleh karena itu, ia berharap langkah ini dapat membantu para petani agar semakin mudah memperoleh pupuk subsidi. Ia juga memastikan, akan mengakomodir semua petani-petani di tanah air.

"Saudara kita yang tinggal di hutan ini tak diberi kesempatan. Padahal, maaf, hidupnya yang paling sulit di sektor tani. Kenapa tinggal di hutan? Karena tidak punya tanah di, tidak punya sawah. Jadi dia yang hidupnya sulit tapi tidak diberi akses untuk mendapatkan pupuk, alat mesin pertanian. Kami buka sekarang," kata Amran.

"Kami laporkan ke Pak Presiden alhamdulillah dipenuhi Rp 14 triliun. Itu bisa volume dengan harga pupuk sekarang 2,5 juta ton, Rp 14 triliun, bisa 2,5 juta ton tambahan nanti," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, juga akan diturunkan penyuluh pertanian dalam membantu proses verifikasi petani. Hal ini dilakukan demi memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran.

"Tadi kita mohon penyuluh petani, ini yang membantu kita memverifikasi petaninya. Kalau pupuk ini kan buka toko ya, dia nggak punya pasukan untuk masuk ke lapangan. Nanti kita dibantu oleh penyuluh pertanian dari Kementan juga," ujar Tiko, dalam kesempatan yang sama.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji menambah anggaran untuk pupuk subsidi tahun ini sebesar Rp 14 triliun. Menurut Jokowi, hal ini sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Sehingga di 2024 ini saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan, agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun harus ditambah, untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," katanya dalam Acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah di Banyumas, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/1/2024).

Menurut Jokowi, rencana tersebut baru akan diusahakan pada semester II-2024. Adapun untuk awal tahun, Jokowi memastikan ketersediaan pupuk mencapai 1,7 juta ton. Rinciannya 1,2 juta ton merupakan pupuk subsidi, dan yang non subsidi 500 ribu ton.

Berdasarkan catatan Pupuk Indonesia, per tanggal 31 Desember 2023, ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah. Adapun angka stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton.