Gagal Penuhi Free Float 7,5%, Siap-siap Saham Emiten Bakal Ditendang

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyampaikan jumlah emiten yang tidak memenuhi ketentuan free float atau kepemilikan saham publik minimal 7,5%. Sebagaimana diketahui, Bursa memberikan batas waktu pemenuhan saham publik itu pada Desember 2023.

"Terkait dengan peningkatan free float ke depan, tentu kami melihat perkembangan yang saat ini. Kami lagi pantau nanti mudah-mudahan setelah tanggal 10 Januari kita sampaikan berapa yang tidak memenuhi," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di BEI Jakarta, Selasa (2/1/2023).

Nyoman mengatakan, Desember 2023 merupakan batas waktu pemenuhan free float. Dia mengatakan, pihaknya telah memberi waktu selama 2 tahun bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Di tahun 2023 Desember itu sudah batas waktu untuk kita melakukan pemantauan atas free float karena sudah berlaku dari tahun 2021 kita berikan 2 tahun, 2022-2023 untuk kita yakinkan 7,5% itu tercapai," katanya.

Lanjutnya, pada 10 Januari mendatang, Biro Administrasi Efek (BAE) akan memberikan laporan emiten yang belum memenuhi ketentuan free float.

"Kapan titik kita nanti itu memantau pada tanggal 10 Januari, karena pada 10 Januari nanti keluar laporan dari BAE," katanya.

Pihaknya belum bicara lebih jauh terkait rencana peningkatan persentase saham publik. Dia mengatakan, dalam ketentuan minimal 7,5% ini saja, pihaknya telah memperluas cakupan pada saham publik.

"Nah 7,5% itu kita coba kita tingkatkan, tapi nanti menunggu waktu dulu, karena yang 7,5% di tahun 2023 pada suatunya kita sudah tingkatkan dari sisi scop-nya. Jadi 7,5% kita bener-bener katakan bukan pengendali, bukan pemegang saham utama, tidak BOD BOC, bukan treasury sehingga kualitas dari kepemilikan saham publik scop-nya lebih luas dan tentunya tujuan kita lebih ketat. Sehingga, 7,5% itu kita harapkan dapat membantu likuiditas," paparnya.

Sebelumnya, BEI menegaskan, akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi syarat free float atau kepemilikan saham publik minimal 7,5% sebelum tenggat waktu 21 Desember 2023.

Adapun ketentuan ini tertuang dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Aturan ini mulai berlaku pada 21 Desember 2021. Dalam regulasi tersebut perusahaan dapat tetap tercatat di bursa jika memenuhi kriteria tersebut terhitung maksimal dua tahun sejak aturan berlaku.

Nyoman mewanti-wanti perusahaan yang sama sekali tidak berupaya untuk memenuhi target tersebut. Emiten akan dimasukkan ke papan pemantauan khusus sebagai bagian dari perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan. Artinya, potensi delisting menanti.

"Perusahaan-perusahaan yang sama sekali tidak upaya. Ibaratnya kalau kalimat sederhananya kalau mahasiswa itu yaudah diam aja nggak ngapa-ngapain. Ya itu akan kita masukan ke papan pemantauan khusus sebagai bagian dari perusahaan-perusahaan yang sahamnya tidak memenuhi ketentuan," kata Nyoman, saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin (9/10).