Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tembus Rp247 Triliun di Akhir 2023

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan dana di pasar modal Indonesia tembus Rp247 triliun di akhir 2023. 

Hingga 28 Desember 2023, total himpunan dana di pasar modal mencapai Rp247,06 triliun.

Baca Juga:

Tumbuh 17 Persen, Jumlah Investor Pasar Modal Nasional Tembus 12,13 juta SID

“Masih ada waktu satu hari di tahun ini. Kami masih berencana memberikan pernyataan efektif, jadi di akhir bisa mencapai lebih dari Rp247 triliun,” kata Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady dalam ‘Konferensi Pers Penutupan Perdagangan BEI 2023 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Jumat (29/12/2023).

Luthfy menyebut, target tersebut dapat dicapai ditopang oleh kondisi ekonomi Indonesia yang masih baik. Sejumlah indikator ekonomi disebut masih tumbuh positif antara lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kapitalisasi pasar atau market cap, dan penerbitan obligasi.

Baca Juga:

68 Persen Investor Pasar Modal Terpusat di Pulau Jawa Jelang Akhir 2023

Hingga saat ini, lanjut Luthfy, OJK telah memproses sebanyak 211 penawaran umum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79 di antaranya merupakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

“Sementara di 2027 mendatang, dalam roadmap yang diluncurkan awal tahun ini, kami menargetkan sebanyak 1.100 perusahaan melakukan IPO, jadi harus ada upaya ke sana,” ujar Luthfy.

Baca Juga:

Pasar Modal Masih Seksi, RI Bakal Kebanjiran Dana Asing di 2024

Sebelumnya, Luthfy menyampaikan bahwa ke depan, perusahaan tercatat di BEI dapat semakin mengedepankan keterbukaan, dirinya mengibaratkan keterbukaan informasi seperti sinar matahari atau sunshine.

“Sinar matahari ibarat prinsip keterbukaan di pasar modal, semuanya harus terang benderang,” tutur Luthfy.

Jika perusahaan tercatat mengedepankan prinsip keterbukaan, maka masyarakat atau investor bisa memperoleh informasi secara akurat dan tepat waktu mengenai kinerja operasional, keuangan, rencana strategis dan lainnya. 

Perusahaan tercatat diimbau untuk menyampaikan informasi yang jujur, benar, objektif dan harus dalam bahasa yang mudah dipahami.

(DES)