Gibran Tanya Regulasi Carbon Capture and Storage, Mahfud Jawab Begini

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bertanya kepada cawapres nomor urut 3, Mahfud Md terkait regulasi penyimpanan karbon (carbon capture storage/CCS).

Mahfud kemudian menjawab bahwa seorang yang ahli regulasi tidak perlu spesifik bicara satu per satu. "Baik mas Gibran, regulasi itu kalau orang ahli regulasi tak harus spesifik satu per satu itu kecuali proyek regulasi itu sudah ada, maka kita buat regulasi itu," kata Mahfud mengawali jawabannya dalam Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Mahfud melanjutkan, hal pertama yang dilakukan adalah dengan membuat naskah akademik. Kemudian perlu ditinjau regulasi yang sudah ada sebelumnya dan bagaimana jika belum ada.

"Bagaimana cara membuatnya? Pertama, buat naskah akademik dulu. Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana saja pakai aja kasus RUU KKIP, kalau di dalam ilmu peraturan perundang-undangan, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana, kemudian opportunity-nya bagaimana, kemudian kapasitas lembaganya bagaimana," ujarnya.

"Kemudian komunikasi publiknya bagaimana, kemudian ideologisnya bagaimana itu lah yang disebut RUU KKIP dan juga prosedur. Itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur regulasi soal karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan," tuturnya.

Gibran mengaku belum puas dengan jawaban Mahfud terkait regulasi CCS. Ia merasa Mahfud belum menjawab pertanyaannya.

"Kalau masalah SIPD tentu saya tahu saya kan wali kota. Saya pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami, kami kembali pertanyaan kami menjawab 2 menit pertnyaan belum dijawab apa regulasinya pak carbon captured and storage mohon dijawab sesuai pertanyaan nggak perlu gambang ke mana-mana, pak," katanya.

Mahfud kemudian bicara soal pengawasan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

"Tetapi sebenarnya yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu karena itu baru. Pada 9 Desember kemarin itu sudah ada sistem SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan sebagainya. Itu saya kira pedoman utamanya," tutur Mahfud.