Mau Digeber dan Dilanjutkan Gibran, Ini Penjelasan Lengkap soal Hilirisasi

Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan pihaknya akan melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi ini tidak hanya untuk tambang, namun untuk sektor lain.

Apa itu hilirisasi? Hilirisasi menjadi program andalan pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Berkali-kali Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi yang diklaim bisa memberi nilai tambah bagi negara.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahkan sempat menyinggung kunci Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% adalah lewat hilirisasi. Lantas apa itu hilirisasi?

1. Pengertian Hilirisasi

Dikutip detikcom dari KBBI, Senin (23/10/2023), hilirisasi berarti penghiliran atau mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai. Hilirisasi bertujuan mengoptimalkan nilai jual produk sehingga memberi nilai tambah bagi pendapatan pemerintah. Jokowi menegaskan Indonesia ingin agar bahan mentah diolah jadi bahan setengah jadi sebelum diekspor ke luar negeri.

Lewat hilirisasi Indonesia tidak lagi menjadi negara yang mengekspor komoditas-komoditas mentah. Tapi barang yang dikirim ke luar negeri merupakan barang turunan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Jokowi pernah mengingatkan agar Indonesia jangan terus-menerus mengekspor bahan mentah.

"Sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi, jangan ekspor bahan mentah. Nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu," ujarnya beberapa waktu lalu.

2. Contoh Hilirisasi

Hilirisasi bertujuan mendorong industri pengolahan dalam negeri untuk tidak lagi mengekspor bahan baku mentah. Salah satunya dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bijih nikel mentah sejak 1 Januari 2020.

Dalam catatan detikcom Bahlil sempat menyebut Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sebesar 23,7%. Lewat hilirisasi nikel, ia percaya nilai jual komoditas bertambah hingga 68 kali lipat. Contoh hilirisasi nikel adalah pembuatan produk turunan sel baterai sebagai komponen utama mobil listrik.

Hilirisasi dipercaya menjadi batu loncatan Indonesia menjadi pusat produksi mobil listrik dunia di masa depan. Selain nikel, ekspor bijih bauksit juga dilarang pada 10 Juni 2023 lewat undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Selain nikel, pemerintah terus mendorong perluasan hilirisasi untuk komoditas lainnya, termasuk batu bara, timah, sawit dan rumput laut. Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa komoditas rumput laut memiliki banyak produk-produk turunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah.

"Pemerintah ingin kembangkan karena banyak sekali turunan dari rumput laut ini yang bisa kita kembangkan menjadi banyak sekali produk-produk turunannya, di antaranya adalah untuk pupuk kemudian pakan, dan makanan-makanan lain, farmasi, dan sebagainya, sekalian juga untuk biofuel," ujarnya dalam keterangannya Juni lalu.

3. Manfaat dan Keuntungan Hilirisasi

Pemerintah mengklaim program hilirisasi berhasil memberi nilai tambah ke negara. Misalnya, pendapatan ekspor produk nikel yang melonjak dari Rp 33 triliun sebelum hilirisasi menjadi Rp 510 triliun setelah program tersebut berjalan.

"Saya berikan contoh saja, nikel ini sering saya sampaikan waktu ekspor bahan mentah sebelum tahun 2020, waktu ekspor itu kita setahun hanya dapat kira-kira US$ 2,1 miliar. Kurang lebih Rp 32 triliun. Begitu hilirisasi, industrialisasi menjadi US$ 33,8 miliar. Dari Rp 32 triliun menjadi Rp 510 triliun kurang lebih," terang Jokowi Agustus lalu.

Sementara itu, tercatat kontribusi investasi hilirisasi terhadap capaian investasi pada periode Januari-September 2023 mencapai Rp 266 triliun. Adapun realisasi investasi secara keseluruhan pada Januari-September 2023 adalah Rp 1.053 triliun.

"Investasi hilirisasi periode Januari-September 2023 mencapai Rp 266 triliun, ini mencakup 25,3% dari total realisasi investasi periode ini. Lewat hilirisasi, kita ciptakan lapangan pekerjaan berkualitas. Jangan diartikan hilirisasi itu nikel saja, ada kehutanan, perikanan, perkebunan, dan juga migas. Dan kita punya sumber daya itu," ungkap Bahlil.

Nilai realisasi investasi untuk hilirisasi periode Januari- September mencakup lima sektor, yaitu hilirisasi sektor mineral senilai Rp 151,7 triliun terdiri dari nikel sebesar Rp 97,0 triliun, bauksit sebesar Rp 7,1 triliun, dan tembaga sebesar Rp 47,6 triliun.

Lalu hilirisasi sektor pertanian berasal dari industri minyak kelapa sawit dan oleochemical dengan nilai Rp 39,5 triliun. Kemudian hilirisasi sektor kehutanan berasal dari industri pulp dan kertas senilai Rp 34,8 triliun. Selanjutnya hilirisasi sektor minyak dan gas berasal dari industri petrokimia senilai Rp 31,6 triliun. Dan hilirisasi ekosistem kendaraan listrik berasal dari industri pembuatan baterai kendaraan listrik senilai Rp 8,4 triliun.

4. Tantangan Hilirisasi

Program hilirisasi Jokowi bukannya tanpa tantangan. Dalan catatan detikcom, pada 2021 lalu Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait hilirisasi nikel.

Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, dan putusan WTO meminta pemerintah merevisi aturan soal larangan ekspor nikel. Namun Indonesia telah mengajukan banding pada putusan WTO menyangkut nikel ini. Bahlil sempat berpendapat soal alasan Indonesia digugat ke WTO.

"Kenapa kita dibawa ke WTO? Ini saya mau sampaikan rahasianya. Sekarang kan dunia lagi mendorong green energi, green industri. Pemanasan global, cuaca, emisi rumah kaca, kita tinggi sekali. Dan sekarang di Jakarta polusinya tinggi sekali. Maka ke depan fosil, batu bara akan ditinggalkan. 2030 mobil-mobil di dunia akan hampir pakai mobil listrik," jelas Bahlil Agustus lalu.

"Dan mobil listrik komponennya 40% baterai, 60% rangkanya. Baterai ini bahan bakunya ada 4, nikel, kobalt, mangan, dan litium. Di Indonesia kita punya 3, yang kita tidak punya lithium. Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia," lanjutnya.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) juga merespons kebijakan pemerintah soal hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bahan mentah. Pemerintahan diminta tidak memperluas kebijakan serupa pada komoditas lain.

"Direksi (IMF) meminta untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan ke komoditas lain." tulis IMF dalam laporan bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'.

Lihat Video: Gibran Sebut Pembangunan Infrastruktur Tak Harus Dibebani APBN

[Gambas:Video 20detik]