Ini Toh Alasan Warga Nekat 'Duduki' Rusun Kampung Bayam Meski Tak Berizin

Warga yang tergabung dalam kelompok tani secara paksa menempati Rumah Susun (Rusun) Kampung Bayam meski belum mendapat izin dari pihak berwenang hingga pengelola. Usut punya usut, sedari awal mereka tidak mendapatkan kompensasi penggusuran rumah dan dijanjikan akan dibangunkan hunian baru, yakni rusun tersebut.

Warga rusun sekaligus sekretaris Kelompok Tani bernama Joko cerita, sebelum adanya penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan JIS pada 2018 lalu, Gubernur DKI Jakarta yang saat itu masih dijabat Anies Baswedan sempat mendatangi kawasan tersebut. Dalam kunjungan tersebut ia sempat berbincang-bincang dengan warga khususnya Kelompok Tani.

Dalam perbincangan mereka, Joko mengaku Anies belum melakukan penggusuran sehingga warga setempat masih tinggal di kawasan tersebut meski sedang ada proyek. Di saat yang bersamaan, sejumlah warga Kampung Bayam juga mendapat pembinaan dari Pemprov DKI dan lahirlah Kelompok Tani yang terdiri dari 64 KK.

Sayang karena lokasi tempat tinggal mereka yang berada di tengah proyek, demi keamanan, akhirnya para warga diminta untuk pindah. Singkat cerita Joko mengatakan mereka disediakan lahan sementara untuk tempat tinggal dan uang santunan.

Dana itu kemudian digunakan warga untuk membangun tempat penampungan sementara di lahan yang sudah disediakan Pemprov, karena lahan yang ada merupakan tanah kosong yang tak terurus. Penampungan sementara ini terletak di sebuah Komplek Pergudangan tepatnya di Jalan Tongkol, Jakarta Utara.

"Sebelum terjadi pembongkaran, program Pak Anies itu tidak penggusuran tapi akan ada pembinaan, awalnya itu. Mungkin takutnya ada kecelakaan atau musibah kan, karena persis ini rumah kita di atas crane," kata Joko kepada detikcom, ditulis Selasa (12/12/2023).

"Yang sangat disayangkan, dari dinas pemerintah hanya menyediakan lahan tanpa apapun. Bangunan kita modal sendiri, bahkan listrik air tidak diberikan. Ya mungkin orang berbicara 'anda sudah mendapatkan uang (resume sumbangan), yang pergunakanlah uang tersebut', ya kita gunakan uang tersebut untuk bangun (penampungan sementara)," tambahnya.

Selain itu Joko mengaku para warga binaan ini juga dijanjikan akan mendapatkan rumah baru sebagai bentuk ganti rugi atas penggusuran proyek JIS. Karenanya saat itu para warga tidak mendapatkan ganti rugi atas rumah dan tanah mereka yang digusur.

"Jadi resume itu buat kita warga ada 64 KK yang ditempatkan di Jl Tongkol itu. Jadi kita dapat resume santunan itu saking senang nanti akan dibangunkan tempat tinggal ini lagi, dari duit resume santunan tadi kita patungan buat bangun tempat (penampungan itu). Jadi kalau sampai mereka bilang sudah ganti rugi, dari mana ganti ruginya?" ucapnya.

"Walau kita dapat duit resume santunan, itu duit nggak kita makan, nggak kata kita foya-foya, nggak. Kita kembalikan bangun rumah lagi, karena kita berharap yang janjinya Pak Anies akan dibangunkan (diganti) rumah baru," jelas Joko lagi.

Seiring berjalannya waktu, para warga eks Kampung Bayam ini terus melakukan pelatihan sembari melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait (Pemprov DKI Jakarta dan pengembang proyek JIS dan rusun). Hal ini terus dilakukan warga secara berkala sambil menunggu pembangunan rumah susun terselesaikan.

Namun hingga tanggal yang dijanjikan oleh pengelola, yakni 11 Maret 2023, warga belum juga diminta untuk menempati rusun tersebut walaupun bangunan sudah berdiri dan diresmikan oleh Anies Baswedan.

Karena merasa tidak ada kejelasan, para warga akhirnya memutuskan untuk langsung mengunjungi bangunan rusun pada Senin, 13 Maret lalu. Saat itu hanya sebagian warga yang mendiami rusun secara bergiliran sembari perlahan-lahan membersihkan kawasan tersebut, yang menurut Joko sempat terbengkalai, dan memindahkan barang-barang dari penampungan sementara.

"Jadi dari staff Jakpro (Jakarta Propertindo, kontraktor sekaligus pengelola rusun) per tanggal 11 Maret 2023 mengatakan bahwa warga Kampung Bayam siap ditempatkan di rusun ini. Ya kita tagih janji (memasuki kawasan rusun) di tanggal 13 Maret 2023 itu," katanya.

Atas dasar inilah akhirnya mereka nekat untuk tinggal di Rusun Kampung Bayam meski harus hidup di bangunan tanpa aliran listrik dan air. Mereka bahkan harus mencari cara dan mengeluarkan biaya lebih agar bisa mendapatkan listrik dan air untuk keperluan sehari-hari.

Meski begitu ia mengaku dari 64 KK yang tergabung dalam Kelompok Tani dan menempati bangunan tersebut secara paksa, saat ini hanya tersisa 50 KK yang masih bertahan.

Pada awalnya mereka hanya menempati koridor-koridor lantai dasar bangunan, khususnya di area blok C. Namun karena geram terus bentrok dengan para pekerja yang ditugaskan pengelola, sekitar satu bulan yang lalu mereka akhirnya memutuskan untuk menempati rumah-rumah kosong yang ada di rusun.

Setiap KK terlihat menempati satu rumah di lantai dua rusun Kampung Bayam yang dibuka secara paksa. Namun proses pembukaan ini dilakukan oleh ahli kunci sehingga tidak ada pintu atau jendela yang dirusak.

Proses pembukaan kunci rumah-rumah ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Joko selaku sekretaris Kelompok Tani yang mengatur rumah-rumah mana saja yang ditempati para warga.

"Ya baru sebulanan lah masuk ke rumah-rumah ini, cuma kita bukanya nggak dirusak. Saya sendiri sebagai sekretaris yang mengatur (siapa di rumah yang mana)," ujarnya.

Di sisi lain, detikcom telah menghubungi PT Jakarta Propertindo selaku pemilik dan pengelola Rusun Kampung Bayam untuk konfirmasi, namun sampai berita ini dinaikan badan usaha milik daerah itu belum memberikan jawaban.