Pengetatan Aturan Bisa Berdampak ke Industri Rokok, Pemerintah Perlu Cari Solusi Lain

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU kesehatan 2023 disorot banyak pihak. RPP ini mendapat penolakan dari pelaku industri rokok, petani tembakau, hingga asosiasi ritel.

Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda memberi catatan terhadap sejumlah poin dalam RPP kesehatan. Salah satunya terkait pembatasan atau larangan iklan rokok di media.

"Saya rasa jika sampai melarang rokok dan iklan akan sangat merugikan industri IHT (Industri Hasil Tembakau) dan multiplier ke sektor lainnya. Saya rasa dengan menaikkan harga melalui kenaikan cukai rokok yang tinggi akan lebih efektif untuk menekan konsumsi rokok," ujar Nailul saat dihubungi detikcom, Jumat (1/12/2023).

Oleh karena itu ia berpendapat akan lebih efektif jika pemerintah menggunakan instrumen harga untuk menekan konsumsi rokok. Meskipun ia juga menyebut pengaturan iklan rokok tetap dibutuhkan.

"Orang takut kehabisan uang dibandingkan dengan orang tidak melihat iklan rokok sebenarnya. Jadi instrumen harga menurut saya paling efektif digunakan," lanjutnya.

Hal lain yang disoroti adalah larangan penjualan rokok secara eceran. Ia menyebut aturan itu tidak akan efektif karena sulit dalam hal pengawasan.

"Kalo pelarangan penjualan eceran saya rasa tidak akan efektif dan menyulitkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Praktik penjualan secara eceran oleh pedagang asongan atau warungan kecil sudah dilakukan sekian lama. Tidak mudah untuk mengawasi hal tersebut," bebernya.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai RPP Kesehatan berpotensi berdampak terhadap perekonomian. Apalagi industri hasil tembakau (IHT) punya rantai nilai yang cukup panjang.

Ia menyebut sektor ini memiliki keterkaitan dengan industri-industri lain, termasuk pelaku UMKM. Salah satu skenario buruknya, kata dia, penerimaan cukai dari IHT akan turun.

"Terlebih lagi IHT juga memiliki keterkaitan dengan industri lainnya. Banyak juga pelaku usaha di level UMKM. Dikhawatirkan jika RPP ini diterapkan maka akan menimbulkan shock negatif terhadap perekonomian, khususnya di sektor-sektor yang terkait dengan IHT dan elektrik cigarette. Alhasil penerimaan cukai dan IHT akan turun," pungkasnya.