Program Peremajaan Kelapa Sawit Hadapi Masalah Besar Ini

Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan masih adanya beberapa kendala terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kendala tersebut terkait penyaluran sarana produksi (saprodi) kelapa sawit.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur Alamsyah menyebut kendala itu berasal dari realisasi dan sistem distribusi sarana dan prasarana (sarpras) yang masih tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, surat rekomendasi teknis (rekomtek) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas terkait masih terkendala di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

"Jadi saya mohon tujuan utama kita percepatannya bukan hanya rekomtek, tapi perbaikan sistem yang ada di BPDPKS untuk segera menyalurkan bantuan saprodi, sarana dan prasarana itu agar segera juga sampai," kata Andi dalam rapat koordinasi, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat, (1/12/2023).

Andi menilai sistem antara LKPP dengan BPDPKS belum terintegrasi dengan baik. Dia juga menyebut sistem pengadaan seharusnya melalui katalog digital (e-catalog) bukan melalui proses lelang saat ini.

Apabila melalui proses lelang, sarana produksi perkebunan kelapa sawit memakan waktu lama. Padahal sarpras untuk tanaman kelapa sawit memang dibutuhkan segera mungkin, tidak bisa menunggu waktu yang lama. Untuk itu, dia meminta agar segera memperbaiki sistem pengadaan sarpras.

"Kalau di pengadaannya melalui proses lelang, tahun depan ini sampai hari ini banyak yang belum selesai, nggak keburu. Ini sistem udah kita perbaiki tapi proses pengadaannya nggak jalan ya udah selesai juga Pak. makanya itu ada sistem e-catalog itu,"

Sementara itu, Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Lainnya Ardi Praptono mengatakan program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit ini sebagai upaya peningkatan produktivitas melalui penyaluran bantuan. Bantuan tersebut berupa alat pasca-panen, unit pengolahan hasil, ada pembuatan atau peningkatan jalan kebun dan tata kelola air.

"Kemudian juga ada ekstensifikasi, intensifikasi, alat transportasi, mesin pertanian, infrastruktur pasar dan sertifikasi," kata Ardi.

Ardi menyampaikan sampai saat ini program sarpras kelapa sawit ini telah dilaksanakan di 20 provinsi dan 103 kabupaten sentra sawit. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat.