Kadin Bahas Mega Proyek Pengadaan Alkes Senilai Rp60 Triliun

Pasardana.id - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Kesehatan membahas pengadaan alat kesehatan (alkes) dalam mega proyek senilai Rp60 triliun untuk jangka waktu 4-5 tahun.

Ketua Komite Tetap Alat Kesehatan dan PKRT, Kadin Indonesia Bidang Kesehatan, Randy H. Teguh mengungkapkan, proyek ini terbagi menjadi tiga proyek, yakni SIHREN, SOPHI dan InPULS.

"Ekosistem kesehatan alkes sudah terbentuk sejak tahun 2020. Di harapkan agar produsen alkes, yang telah berkembang sekitar 4 kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun, serta inovasi hasil karya anak bangsa," kata dr Randy lewat keterangannya pada Kamis (30/11).

Disebutkan Randy, mega proyek ini dilaksanakan untuk memenuhi komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI, dalam mendukung program transformasi layanan primer dan layanan rujukan.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan amanat UU No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. KADIN Indonesia memiliki peranan untuk menjadi wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan pemerintah.

"Karena itu, kami mengadakan FGD ini dalam rangka menjembatani hubungan antara berbagai pemangku kepentingan. Seperti Kementerian dan Lembaga, akademisi dan dunia usaha,” ujarnya.

Randy pun mengatakan, bahwa pihaknya percaya bahwa komunikasi terbuka perlu untuk diselenggarakan agar mega proyek ini terlaksana dengan lancar, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. 

"Diharapkan dalam kegiatan ini adalah surat rangkuman rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah. Diwakili oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan mega proyek ini," ucapnya. 

Sebagai informasi, SIHREN (Strengthening Indonesia’s HealthCare Referral Network) merupakan penguatan sistem layanan kesehatan rujukan.

Sedangkan SOPHI (Strengthening Primary Healthcare) adalah penguatan sistem kesehatan primer untuk Puskesmas, Pustu dan Posyandu. 

Sementara InPULS (Indonesia Public Laboratory System Strengthening) yakni penguatan kapasitas laboratorium kesehatan milik pemerintah.