Konversi Motor Listrik Kurang Laku, Pemerintah Mau Kasih 'Diskon' Lagi!

Program konversi motor berbahan bakar bensin menjadi listrik masih sepi peminat. Kondisi ini pun diakui sendiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Adapun berdasarkan data realisasi per September 2023, tercatat baru ada sebanyak 191 motor listrik konversi.

Untuk tahun 2023 ini, motor konversi BBM ke listrik ditargetkan bisa tembus sebanyak 50 ribu unit. Tak hanya motor konversi, penjualan motor listrik subsidi pun masih jauh dari target 200 ribu unit di 2023, di mana saat ini baru tercapai sebanyak 66.000 motor.

"Hingga September 2023 berdasarkan jumlah SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) yang terbit, terdapat 66.000 sepeda (motor) listrik dan 191 motor konversi listrik dari 29 bengkel tersertifikasi. Data tersebut tentunya masih jauh dari target pemerintah," kata Budi, dalam sambutannya melalui video tapping, di acara Inabuyer EV EXPO 2023, di SMESCO, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Padahal, lewat program pemberian insentif kendaraan bermotor listrik tersebut, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit untuk pembelian motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk konversi.

Oleh karena itu untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satu jurus yang disiapkan pemerintah ialah dengan merevisi Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) tentang program konversi sepeda motor listrik. Rencananya, subsidi akan diperbesar dari Rp 7 juta/unit menjadi Rp 10 juta/unit.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong transformasi kendaraan berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Sekretaris Deputi Bidang UKM KemenKop UKM Koko Haryono mengatakan, dirinya optimistis kehadiran kebijakan baru tersebut dapat meningkatkan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) oleh pelaku UMKM.

"Saya rasa optimis karena pemerintah selalu mendorong dengan regulasi-regulasi yang ada dengan adanya subsidi sampai Rp 7 juta, dan ESDM sudah mendorong penambahan Rp 3 juta hingga menjadi Rp 10 juta (untuk motor konversi)," kata Koko, ditemui di acara tersebut.

Dengan demikian, menurutnya biaya konversi motor listrik yang mencapai Rp 15 juta misalnya, setelah kebijakan baru itu diterbitkan jadi hanya Rp 5 juta. "Dan ini juga menjadi daya tarik sendiri bagi UMKM," imbuhnya.

Koko mengatakan, harga menjadi salah satu kendala yang membuat penyerapan kendaraan listrik oleh para pelaku UMKM masih terbilang minim. Dalam hal ini, menurutnya perlu ada sosialisasi agar konsumen tahu merek-merek mana yang mendapat subsidi sehingga harganya terjangkau. Selain itu, perlu dijelaskan pula tentang jaminan kemudahan layanan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setyadi mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana pemerintah dalam menaikkan besaran bantuan untuk konversi motor listrik ini.

"ESDM sedang melakukan revisi peraturan menteri ESDM menyangkut bantuan pemerintah untuk konversi motor listrik yang awalnya Rp 7 juta jadi Rp 10 juta. Kami asosiasi mengharapkan sekali apa yang sekarang dilakukan ESDM," kata Budi, dalam momentum yang sama.

Budi menilai, revisi kebijakan tersebut dapat turut mendorong geliat industri kendaraan listrik di Tanah Air. Ia berharap, aturan baru ini dapat terbit secepatnya. "Dari asosiasi berharap secepatnya sebelum bulan Desember atau minimal ya awal Desember sudah ada," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, bantuan konversi motor listrik saat ini masih diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bahan Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan, Sripeni Inten Cahyani mengatakan, penyesuaian besaran subsidi ini akan diterapkan seiring dengan rampungnya revisi Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) yang hingga saat ini masih terus digodok.

"Sekarang masih Rp 7 juta ya. Pokoknya selama belum ada Permen, kita belum bisa eksekusi. Tapi kalau nanti sudah ada, arahnya ke sana (naik jadi Rp 10 juta). Doakan saja," kata Sripeni, ditemui di SMESCO, Jakarta Selatan, Selasa (28/11) lalu.

Meski aturannya masih digodok, pihaknya menargetkan kalau aturannya bisa rampung dan diimplementasikan pada tahun 2023 ini. Menurutnya, masih ada waktu 1 bulan untuk menyelesaikan hal ini. "Mudah-mudahan tahun ini dong (rampung dan diterapkan)," ujarnya.