Pabrik Pupuk di Papua Resmi Dibangun, Nilainya Tembus Rp 15 Triliun!

PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik pupuk di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Adapun, nilai investasi dari proyek pabrik tersebut di atas US$ 1 miliar atau lebih dari Rp 15,3 triliun.

"Kalau investasi ya di atas US$ 1 miliar. Kalau bangun pabrik kan satu itu pasar, mendekati sumber. Nah kalau disana kan bahan bakunya melimpah, sekarang kan ada gas alam cair," kata Sekretaris Perusahaan PT Pabrik Pupuk Kaltim Teguh Ismantoro dalam Media Gathering, di Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Dia menyampaikan memang pembangunan pabrik tersebut memang baru saja dimulai. Teguh juga menyebut kapasitas produksi pabrik tersebut mencapai 1,15 juta ton urea dan 825 ribu ton ammonia per tahun. Dengan begitu, total produksi Pupuk Kaltim mencapai 4,5 juta ton.

Nantinya, produksi pabrik tersebut akan disalurkan ke daerah yang sudah ditugaskan Pupuk Kaltim, yakni 13 provinsi di Indonesia. Ketiga belas provinsi tersebut tersebar di 5 provinsi di Pulau Sumatera, 7 provinsi di Pulau Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Namun, tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan ada tambahan daerah ke depannya.

"Nah itu harus terpenuhi semua pupuk subsidi di provinsi-provinsi tadi. Nanti dengan tambahnya ini (pabrik ini) tentunya wilayah Indonesia Timur juga. Kita juga nggak tau untuk kebijakan ke depan, apakah ditambah, tapi pastinya kemungkinan besar ditambah," lanjutnya.

Di sisi lain, pembangunan tersebut juga didukung oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam pembangunannya pun, Teguh menegaskan tidak ada penolakan dari warga. Justru, mereka mendukung pembangunan tersebut.

Proyek pabrik ini juga tentunya akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sesuai kebutuhan nanti. Meski begitu, dia tidak menerangkan secara rinci soal besaran tenaga kerja yang terserap nantinya.

"Kalau dari sisi teknis teman-teman itu sudah expert lah sudah 45 tahun. Artinya kalau dari segi kompetensi kita sudah kompeten, kalau tenaga kerja lokal itu menyesuaikan, ada ketentuan dari daerah, dibutuhkan pekerjaan harus klop, gak bisa kita ambil sekian persen, tapi intinya inklusif lah," imbuhnya.