Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Ke UMKM Jadi Katalis Pembangunan Nasional

Pasardana.id - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki menegaskan, belanja barang dan jasa pemerintah terhadap produk UMKM sebesar 40 persen dapat menjadi nadi sekaligus katalis bagi proses pembangunan nasional.

"Ini angka yang memotivasi kita untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan kita. Dalam semangat ini, kami mengundang semua pihak untuk dapat berkolaborasi dalam mengatasi tantangan ini, dan berinovasi bersama untuk bersatu dalam memajukan pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal, transparan, dan adil bagi semua," kata MenKopUKM, Teten Masduki, seperti dilansir dari siaran pers, Rabu (8/11/2023).

MenkopUKM mengatakan, acara Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 yang mengangkat tema “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju,” tidak hanya akan berdampak signifikan terhadap sektor pengadaan di Indonesia, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional.

Hadir dalam Rakornas pada, Selasa (7/11/2023) antara lain, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala LKPP Hendrar Prihadi, dan 2.179 utusan dari Kementrian, Badan, Lembaga, serta Pemprov, Pemkot/Pemkab seluruh Indonesia.

Menteri Teten mengatakan, LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) mencapai Rp810,91 triliun.

"Sebuah angka yang menggambarkan komitmen yang kuat untuk mendukung pembelian dalam negeri dan pengembangan UMKM. Tercatat, sampai dengan 1 November 2023, telah realisasi Pengdaaan Barang/Jasa (PBJ) UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun," ungkap MenkopUKM.

Menteri Teten memaparkan, pada 2022, Indonesia menghadapi tantangan dengan lebih dari separuh transaksi belum tercatat di SPSE, hal itu menunjukkan peluang besar yang belum dimanfaatkan terutama dalam swakelola dan pengadaan langsung.

MenkopUKM menambahkan, sebanyak 87 persen UMKM telah terlibat dalam e-katalog dengan sejumlah besar produk, namun masih banyak yang belum terjual.

"Kita perlu mengatasi isu strategis seperti optimalisasi pasar untuk produk UMK bersertifikasi TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang masih rendah, sosialisasi PBJ dan TKDN yang belum merata, pemberdayaan UMK untuk bersaing di era disrupsi global, dan adaptasi terhadap inovasi yang cepat," kata Menteri Teten.

Lebih lanjut Menteri Teten menegaskan, Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM.

"Kami akan menguatkan klaster UMKM dengan kerja sama bisnis yang solid, insentif fiskal yang kompetitif, dan infrastruktur yang memadai. Upaya modernisasi sistem pengadaan elektronik dan penerapan kebijakan afirmasi akan mempermudah akses dan meningkatkan transparansi, didukung oleh portal informasi yang memudahkan akses data pengadaan," beber Menteri Teten.

Selain itu, kata Menteri Teten, diperlukan optimalisasi database nasional penyedia untuk memastikan proses lelang berjalan lancar.

"Hal ini, bersamaan dengan perencanaan belanja yang efisien, pengawasan yang ketat, dan pelatihan berkualitas untuk pembuat kebijakan, akan menjamin efektivitas implementasi kebijakan," ungkap MenkopUKM.

MenKopUKM juga mengingatkan dalam setiap langkah kebijakan dan setiap usaha, adalah investasi untuk masa depan bangsa.

"Kita tidak hanya membangun infrastruktur dan sistem, tetapi kita juga membangun mimpi dan aspirasi UMKM untuk bersaing dan berjaya. Bersama, kita akan mengarahkan Indonesia menuju kemakmuran yang lebih inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Dalam rakorknas PBJ 2023, Menteri Teten juga mengajak K/L untuk bertransformasi mewujudkan visi Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

"Bersama, mari kita arungi transformasi ini dengan UMKM sebagai nadi pembangunan, mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan," kata Menteri Teten.

Sementara itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, pengadaan barang/jasa pemerintah, saat ini terus menunjukkan tren positif.

Hal itu terbukti dengan naiknya sejumlah indikator pengadaan diantaranya, pengadaan PDN pada 2022 masih 70 persen, pada 2023 (sampai 27 Oktober) sudah mencapai 90 persen.

Sedangkan untuk penggunaan produk UMKM dan koperasi yang pada 2022 mencapai 36,1 persen kini sampai 27 Oktober 2023 naik menjadi 37,6 persen.

"Memang masih di bawah ketentuan Inpres 27/2022 yang menyaratkan minimal 40 persen, namun kita optimistis akan terus naik sampai akhir tahun ini,” ujar Hendrar.

Tercatat untuk produk tayang UMKM di e- katalog, juga mengalami kenaikan.

Jika pada 2022 masih 2,4 juta produk tayang dengan transaksi senilai Rp83,9 triliun, kini sampai 27 Oktober 2023, sudah mencapai 6,9 juta produk tayang senilai Rp1.613 triliun.