Bahlil Sindir Bank Nasional Enggan Biayai Proyek Smelter, Padahal Cepat Balik Modal

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyindir bank nasional yang masih enggan mendukung investasi pembangunan industri pertambangan. Bahlil mengungkap saat ini izin usaha pertambangan (IUP) memang dipegang oleh orang Indonesia.

Namun, industrinya diakui memang dipegang oleh asing. Karena menurutnya bank asing lah yang mau mendukung proyek tersebut.

"Saya memberikan contoh nikel, IUP 80% milik orang Indonesia bukan milik asing, IUPnya. Yang dimiliki asing, industrinya, smelternya, kenapa? Karena memang perbankan asing yang mau membiayai untuk pembangunan itu," ucapnya BNI Investor Daily Summit 2023, di Pelataran Hutan Kota GBK, Jakarta Selatan, Rabu (25/10/2023).

Ia pun mempertanyakan mengapa bank nasional belum melihat keuntungan dari dukungan pembiayaan untuk smelter. Padahal titik impas (break even point/BEP) dari investasi smelter disebut cepat hanya 5 sampai 6 tahun.

"Di saat bersamaan IRR untuk membangun smelter untuk nikel itu 5-6 tahun break even point/BEP untuk NPA. Pertanyaan saya, kenapa perbankan nggak melihat ini? Perbankan hanya melihat kredit stan by long, padahal ini sangat bagus sekali. Mana ada 5-6 tahun break event poin?" lanjutnya.

Menurut Bahlil kritik yang diberikan oleh para ekonom terkait dengan hilirisasi hanya dikuasai oleh asing ada benarnya dan tidak benarnya. Bahlil pun mengimbau perbankan nasional dan investor dalam negeri mendukung pembangunan industri smelter.

"Yang benarnya itu, dia harus mengembalikan utang dan bunga karena kredit adalah kredit luar negeri. Tetapi untuk keuntungan itu semua masuk di Indonesia," lanjutnya.