Kemenkeu Alokasikan Rp71,3 Triliun Buat Pesta Demokrasi 2024

Pasardana.id - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebanyak Rp71,3 triliun.  

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pesta demokrasi tahun 2024 akan dilaksanakan secara serentak, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Februari 2024 dan pemilihan legislatif yang dilakukan pada 27 November 2024. 

Sementara itu, anggaran tersebut telah diberikan secara bertahap pada 20 bulan sebelum hari H pemilu, dengan rinciannya Rp 3,1 triliun pada tahun 2022, Rp 30,0 triliun pada tahun 2023, dan Rp 38,2 triliun pada tahun 2024.  

"Total keseluruhan anggaran itu untuk menetapkan antara lain, jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik. Anggaran tersebut utamanya dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)," ujar Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata dalam keterangannya yang dikutip Selasa (10/10).

Anggaran Pemilu ini merupakan investasi dari tatanan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.

Keberhasilan Pemilu 2024 mendatang akan menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional dan daerah yang legitimate.

Dan stabilitas politik ini tentu menjadi garansi bagi pembangunan nasional di berbagai sektor.

Sebaliknya, bila sampai pemilu gagal, maka risiko kerugian bagi bangsa dan negara Indonesia akan lebih mahal nilainya dibandingkan jumlah anggaran yang dialokasikan.

Terlepas dari kontestasi tersebut, Kemenkeu berharap agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Sebab, stabilitas politik menjadi garansi terhadap stabilitas ekonomi.