Jadi Negara ke-4 di ASEAN yang Punya Bursa Karbon, Bagaimana Peluang RI?

IDXChannel - Negara-negara di kawasan Asia Tenggara berlomba menjadi pusat perdagangan karbon. Pemilik ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) hari ini, Selasa (26/9/2023). 

IDXCarbon memfasilitasi perdagangan dua produk unit karbon, yakni persetujuan teknis batas atas bagi pelaku usaha (PTBAE-PU) dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Baca Juga:

Bursa Karbon Diluncurkan, Jokowi: Kontribusi Nyata RI Melawan Krisis Iklim

Pencapaian ini merupakan catatan sejarah bagi Indonesia. Namun, secara historis, RI adalah negara ke-4 yang menerbitkan bursa karbon. 

Beberapa anggota ASEAN lain seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia telah mengambil langkah awal, berambisi menjadi poros perdagangan karbon regional.

Baca Juga:

Ketahui Dampak dan Contoh Bursa Karbon yang Resmi Diluncurkan di Indonesia 

Pada 2019, Singapura menjadi negara pertama ASEAN yang menetapkan harga karbon, disusul sejumlah perusahaan yang melakukan pembelian kredit karbon pada tahun berikutnya. 

Bursa karbon bernama Climate Impact X (CIX) baru didirikan pada 2021, hasil kerja sama DBS Bank, Bursa Efek Singapura (SGX Group), Standard Chartered, dan Temasek.

Baca Juga:

APBI Minta Pemerintah Aktif Sosialisasi soal Bursa Karbon

Thailand resmi meluncurkan bursa karbon pada September 2022. FTIX memfasilitasi perdagangan kredit karbon di pasar sukarela (voluntary market). Otoritas transaksi karbon ini berada di bawah kendali Federasi Industri Thailand (FTI),

Malaysia memulai pembentukan Bursa Karbon Exchange (BCX) pada Maret 2023, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Bursa Malaysia. Ini merupakan bursa spot yang menjembatani perdagangan kredit karbon melalui standarisasi kontrak karbon.

Baca Juga:

Bursa Karbon Indonesia Meluncur, Ini Kata Kemenkeu soal Potensi Pajaknya

Bagaimana peluang Indonesia di ASEAN?

Penerbitan Bursa Karbon RI dinilai berhasil menyedot antusiasme besar dari pembeli yang merupakan pelaku usaha pengguna jasa karbon dari berbagai sektor, mulai perbankan hingga korporasi EBT.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan bahwa transaksi perdana bursa karbon RI lebih sukses dibandingkan negara tetangga. Membandingkan dengan Malaysia, Mahendra menyebut negeri Jiran membutuhkan waktu tiga hingga bulan sampai transaksi awal dapat dilakukan secara final.

"Kita berharap laporan bursa karbon pada transaksi perdana ini dapat kita lakukan pada hari ini juga," kata Mahendra di Gedung BEI, Selasa (26/9/2023).

Berdasarkan data Verra and Gold Standard, dikutip dari Sustainable Views, Selasa (26/9), Indonesia berpeluang menyumbang lebih dari 56 persen dari seluruh penerbitan offset karbon di kawasan ASEAN. Ini tak terlepas dari keanekaragaman besar RI, bersama Malaysia dan Filipina.

Pengamat dari Cambridge Institue of Sustainability Leadership (CISL) Renard Siew mengatakan, ASEAN memiliki potensi besar menghasilkan kredit karbon lantaran melimpahnya sumber energi terbarukan, seperti air, surya, hingga panas bumi. Namun Renard mengkhawatirkan sejumlah hal.

"Sejauh ini negara-negara ASEAN belum berupaya membentuk garis waktu yang seragam dan komitmen kolektif untuk pelaksanaan perdagangan karbon di kawasan," kata Renard di Fulcrum.sg, (8/8/2023).

Setiap negara anggota ASEAN diinilai memiliki pertimbangan politik, ekonomi, dan lingkungan hidup yang unik, yang mempengaruhi pendekatan dan jadwal masing-masing negara dalam menerapkan inisiatif perdagangan karbon. 

Renard memperkirakan nilai pasar kredit karbon di ASEAN dapat melonjak hingga USD277 miliar dalam bentuk investasi.

"Potensinya sangat besar. Hasil dari proyek-proyek ini dapat disalurkan untuk memacu investasi pada energi terbarukan, efisiensi energi, dan praktik berkelanjutan, sehingga mendorong pengembangan industri hijau," tuturnya.

Sementara Mahendra menargetkan bursa karbon RI dapat menjadi yang terbesar dan terpenting di dunia karena memiliki keragaman unit karbon yang diperdagangkan. 

"Hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu," ucap Mahendra.

(RNA)