Kantongi Izin OJK, BEI Siap Bikin Aturan Main Perdagangan Bursa Karbon

IDXChannel - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah mendapat izin sebagai penyelenggara bursa karbon dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Senin, 18 September 2023.

Nantinya BEI bakal menerbitkan aturan turunan, termasuk sistem dan sarana perdagangan bursa karbon, peraturan pengguna jasa, unit karbon yang diperdagangkan, hingga pengawasan transaksi.

Baca Juga:

Bursa Karbon Meluncur Pekan Depan, BEI Belum Dapat Izin Penyelenggara dari OJK 

"Akan dituangkan dalam peraturan bursa atau SKB [Surat Keputusan Bersama]," kata Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2023).

Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) melalui kegiatan jual beli unit karbon. 

Baca Juga:

BEI Dapat Restu Jadi Penyelenggara Bursa Karbon

Terdapat dua unit karbon yang diperdagangkan yakni Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

PTBAE-PU adalah penetapan batas atas emisi GRK bagi pelaku usaha dan/atau kuota emisi (allowance) dalam periode tertentu bagi pelaku usaha. 

Baca Juga:

Hadirnya Bursa Karbon dan Laju Saham Berbasis EBT

Dalam hal ini, penetapan allowance dilakukan oleh Kementerian terkait, dan/atau kelebihan kuota emisi dari perusahaan wajib (compliance company).

SPE-GRK merupakan surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan dan verifikasi dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). 

Secara sederhana, SPE-GRK adalah sertifikat kredit karbon yang mewakili pengurangan emisi, yang dapat diperdagangkan baik oleh pembeli domestik maupun mancanegara.

Adapun unit karbon merupakan bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 ton karbon dioksida yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2023 Pasal 23 ayat 2, dan POJK 14/2023, unit karbon yang ditransaksikan adalah efek. Sebelumnya Jeffrey mengungkapkan bahwa bursa telah menyiapkan 4 skema perdagangan bursa karbon. Keempatnya adalah pasar reguler, auction (lelang), negosiasi, dan marketplace. 

Pasar reguler merupakan tempat bertemunya penawaran (bid) dan permintaan (ask). Sesuai mekanisme pasar, bid dan ask unit karbon membawa pembeli dan penjual dalam antrean pemesanan, yang menantikan terbentuknya perikatan harga (matching).

Adapun pasar auction (lelang) merupakan penjualan 1 arah dari pemilik proyek karbon. Ini seperti initial public offering (IPO), di mana pemilik proyek emisi karbon dapat menawarkan volume unit dan harganya. Pasar negosiasi memberikan ruang bagi pembeli dan penjual untuk membuat perjanjian pembelian di luar bursa, seperti transaksi bilaterall. Penyelesaian transaksi (settlement) tetap dengan pihak yang telah terkonfirmasi melalui Bursa Karbon.

Terakhir adalah pasar marketplace di mana melalui mekanisme ini, pemilik dapat menunjukkan proyek karbonnya kepada pembeli. Seperti layaknya marketplace pada umumnya, pembeli dapat mencari, melihat, hingga membeli, dengan harga dan volume yang ditetapkan.

(SLF)