Sejarah Mobil Timor dan Persaingan Anak-anak Soeharto

KOMPAS.com - Bagi sebagian orang, mungkin masih akrab dengan istilah Mobil Timor. Mobil ini masih banyak yang mengaspal di jalanan, meski jumlahnya tidak sebanyak dulu.

Di era tahun 1990-an, Mobil Timor sempat membanjiri jalanan Tanah Air. Mobil dengan ciri khas mesin DOHC (Double Over Head Camshaft) dan SOHC (Single Over Head Camshaft) ini juga banyak dipakai oleh armada taksi kala itu.

Meski diklaim sebagai mobil nasional, Mobil Timor sejatinya adalah KIA Sephia yang diproduksi pabrikan KIA asal Korea yang ketika diimpor di Indonesia kemudian dilakukan rebadge.

Pada awal kehadirannya, Mobil Timor bahkan digadang-gadang bisa menghancurkan pamor mobil Jepang di Indonesia. Harga yang jauh lebih murah jadi alasannnya.

Baca juga: Bisnis Bob Hasan, Julukan Raja Hutan dan Kedekatan dengan Soeharto

Misalnya saja, saat itu harga mobil Timor S515 hanya sekitar Rp 35 juta, lebih murah dari Toyota Corolla sekitar Rp 70 jutaan. Boleh dibilang, Mobil Timor ini merupakan sedan termurah yang dijual di Indonesia.

Sejarah Mobil Timor

Mobil Timor merupakan proyek milik PT Timor Putra Nasional (TPN). Perusahaan ini beroperasi pada kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2000. Perusahaan juga ikut terhempas krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998.

TPN yang sahamnya dimiliki Tommy Soeharto ini lahir setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional yang diteken Presiden Soeharto.

Inpres ini meminta Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk secepatnya mewujudkan industri mobil nasional.

Baca juga: Judi Porkas, Undian Lotre yang Dilegalkan pada Masa Soeharto

Dalam Inpres itu, intruksi Presiden Soeharto tegas, perusahaan milik Tommy Soeharto ini diberikan fasilitas pembebasan PPnBM, pajak yang berkontribusi besar pada tingginya harga mobil di Indonesia.

Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas 1 Maret 1996, terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 1996, sebagaimana diklaim pemerintah Orde Baru, adalah demi kepentingan nasional dalam upaya membangun industri mobil nasional, memiliki merek sendiri dan 100 persen sahamnya dikuasai warga negara Indonesia.