Hunter, Putra Joe Biden Dituntut atas Kepemilikan Senjata Terancam 25 Tahun Penjara

BANGKOK, iNews.id - Hunter Biden, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, menghadapi serangkaian dakwaan kepemilikan senjata api, Kamis (14/9/2023). Tiga dakwaan federal diajukan penasihat khusus David Weiss di Pengadilan Federal Negara Bagian Delaware saat dia masih menggunakan narkoba.

Dakwaan pertama, Hunter diduga mengisi formulir yang menyatakan dirinya tidak menggunakan obat-obatan terlarang saat membeli pistol pada Oktober 2018.

“Terdakwa, Robert Hunter Biden, sehubungan dengan memperoleh senjata api, dengan sengaja membuat pernyataan tertulis palsu dan fiktif, bermaksud dan kemungkinan besar untuk menipu penjual sehubungan dengan fakta material mengenai keabsahan penjualan senjata api tersebut," demikian bunyi salah satu dakwaan, seperti dilaporkan Anadolu, Jumat (15/9/2023).

Dakwaan kedua, Biden dengan sadar membuat pernyataan palsu bahwa dia bukan pengguna yang melanggar hukum, kecanduan, stimulan, obat-obatan narkotika, serta zat terkontrol lainnya, padahal, seperti yang dia tahu, pernyataan itu salah dan fiktif.

Dakwaan ketiga berisi dia secara sadar memiliki senjata api, pistol Colt Cobra 38SPL, dan mengatakan senjata api itu dikirim dan dibawa dalam perdagangan antar-negara bagian.

Dua dakwaan diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara, sedangkan dakwaan ketiga diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Dakwaan bersejarah terhadap putra seorang presiden yang masih menjabat ini dilayangkan setelah kesepakatan pembelaan mengenai kasus mangkir pajak serta tuduhan kepemilikan senjata gagal pada Juli lalu. Kasus Hunter ini berlangsung di tengah penyelidikan oleh Partai Republik di DPR yang bertujuan memakzulkan sang ayah, Joe Biden, dari kursi presiden.

Biden dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat masih menjabat wakil presiden pada pemerintahan Barack Obama untuk memperkaya diri.

Serangkaian dakwaan terhadap Hunter itu kemungkinan besar bukan yang terakhir. Laporan ABC News mengungkap, Weiss mencabut dua tuntutan pajak pelanggaran ringan di Delaware dengan maksud untuk mengajukannya di California dan Washington DC, wilayah di mana dugaan pelanggaran tersebut terjadi.