Soal Hapus Kredit Macet UMKM, Bos BRI: Tidak Berpengaruh, Mending Cari Nasabah Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjelaskan, pemerintah masih menyusun kriteria nasabah UMKM perbankan yang boleh dihapus buku pinjamannya.

Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sktor Keuangan (PPSK)

Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan, adanya aturan terkait hapus tagih tidak berpengaruh pada kinerja BRI.

"Bagi BRI, baik ada aturannya boleh hapus tagih atau tidak, tidak berpengaruh, kalau memang sudah tidak bisa dibayar ya tidak kami tagih, mending kami cari nasabah baru," kata dia dalam paparan kinerja semester I-2023, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: BRI Cetak Laba Rp 29,56 Triliun pada Semester I-2023

Ia menambahkan, BRI sendiri memang telah menghapusbukukan kredit macet yang sudah terlalu lama, misal pada rentang 10-20 tahun tesebut dari neraca perusahaan dan sudah dicadangkan.

Hal ini lantaran usaha yang dikeluarkan untuk menagih kredit macet jenis itu dianggap terlalu besar biayanya dibandingkan hasil penagihannya.

Adapun, ia menjelaskan, nasabah yang kreditnya macet tersebut tidak memiliki kesempatan lagi untuk memiliki kredit baru di perbankan.

Menurut Sunarso, adanya kesempatan hapus tagih itu memberikan kesempatan kepada nasabah yang kreditnya macet baik karena tidak mampu bayar atau bencana alam untuk kembali mengajukan kredit.

"Nanti namanya bisa dipulihkan diputihkan untuk dapat mendapatkan kesempatan kredit baru lagi," imbuh dia.

Lebih lanjut, Sunarso percaya, aturan soal kriteria nasabah kredit macet yang sedang dirancang itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan moral hazard.