Menteri ESDM Berburu Investor di WEF untuk Proyek Transisi Energi RI

Kementerian ESDM

Menteri ESDM melobi pemimpin negara hingga perusahaan besar di ajang World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss, untuk berinvestasi pada proyek transisi energi Indonesia.

Menteri ESDM Arifin Tasrif bertemu dengan sejumlah investor dan mitra potensial untuk proyek transisi energi Indonesia di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2023 di Davos, Swiss.

Mengutip siaran pers Kementerian ESDM, satu diantara mitra potensial itu adalah Pangeran Jaime de Bourbon de Parme, utusan khusus pemerintah Belanda untuk Perubahan Iklim. Pada pertemuan itu Arifin menjelaskan kebutuhan Indonesia untuk penyediaan pembangkit listrik mini di daerah terpencil.

Pengadaan pembangkit listrik ini dinilai searah dengan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Pangeran Jaime, cucu Ratu Juliana, menunjukkan minat besar untuk membantu proses transisi energi Indonesia sekaligus mencapai nol emisi karbon (Net Zero Emission) pada 2060.

Jaime mengatakan, negaranya juga mengimplemintasikan proyek permbangkit listrik mini untuk memproduksi energi bersih. Belanda sebelumnya telah bekerjasama dengan Indonesia terkait penyediaan akses untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan biogas.

Selain itu, Arifin juga bertemu dengan Kepala Rantai Pasok Global Unilever, Reginaldo Ecclissato. Arifin mendukung pihak Unilever Indonesia dalam pemanfaatan energi listrik terbarukan operasional raksasa produk konsumen itu di Indonesia.

Unilever Indonesia terus melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia dan sedang membangun unit ketiga pabrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara. Arifin mendorong Unilever segera mengirimkan laporan pemanfaatan tenaga terbarukan yang digunakan di proses produksi mereka.

Arifin juga bertemu dengan Pejabat tinggi Chevron, yakni Wakil Kepala Presiden bidang Srategi, Kebijakan dan Pengembangan, Mark Nelson, yang meminta penjelasan mengenai peta jalan transisi energi Indonesia dan insentif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia.

Chevron pun pernah mengembangkan energi panas bumi di Indonesia yang belakangan dialihkan ke Star Energy. Pada pertengahan 2022, Chevron menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk menjajaki potensi pengembangan di sumber energi panas bumi, hidrogen, nature-based offsets dan capture, utilization and storage.

Selain di sela-sela agenda resmi, Arifin juga menjadi pembicara di sejumlah sesi di dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2023. Seperti acara terbatas yang diikuti pejabat setingkat kepala pemerintahan maupun menteri yang membahas tema 'Navigating the New Energy Reality' yang membahas isu energi terbarukan dan perubahan iklim.

Dalam setiap kesempatan, Arifin menjelaskan program pemerintah Indonesia berkaitan dengan transisi energi, salah satu dari tiga pilar agenda Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, dan kini berlanjut saat Indonesia memegang posisi keketuaan ASEAN tahun 2023.

Salah satunya adalah soal rencana penghentian operasi pembangkit tenaga listrik tenaga batubara. "Kita akan lakukan secara bertahap dan dimulai segera," ujar Arifin.

Indonesia memulai program bauran dengan biomassa di pembangkit listrik tenaga batubara yang dioperasikan oleh PT PLN. Pada tahun 2025, sebanyak 52 pembangkit PLN akan beroperasi secara komersil dalam bentuk bauran sumberdaya listriknya, dengan biomassa. Program ini membutuhkan 10,2 ton biomassa.

Indonesia memulai program bauran dengan biomassa di pembangkit listrik tenaga batubara yang dioperasikan oleh PT PLN (Persero). Pada tahun 2025, sebanyak 52 pembangkit PLN akan beroperasi secara komersil dalam bentuk bauran sumberdaya listriknya, dengan biomassa. Program ini membutuhkan 10,2 ton biomassa.

Arifin juga menjelaskan RI telah menerbitkan dan menyiapkan sejumlah regulasi yang mengatur penciptakan lingkungan bagi implementasi proses penurunan operasi pembangkit listrik batu bara.

Regulasi tersebut diantaranya Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang telah diberlakukan untuk mengatur Mekanisme Sistem Perdagangan Karbon, Insentif Ekonomi dan Pajak Karbon.

Kemudian ada Peraturan Menteri ESDM soal Pajak Karbon dan Perdagangan Pembangkit Listrik, yang saat ini sedang difinalisasi. Lewat regulasi ini, pembangkit listrik tenaga batubara harus menurunkan emisi mereka melalui mekanisme batas emisi dan pajak.

Selanjutnya, Peraturan Presiden soal Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Untuk Pasokan Listrik, yang telah diberlakukan untuk menyediakan iklim yang lebih baik dan kondusif bagi investasi energi terbarukan, sekaligus mengatur proses pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga batubara.

Pemerintah dan DPR kini juga menyiapkan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBET) untuk mempercepat ekosistem EBT yang kondusif, berkelanjutan dan selaras dengan transisi energi menuju target NZE 2060.

"Dalam tahun-tahun ke depan, kami berharap sejumlah 283 gigawatt (GW) energi terbarukan bakal dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan listrik, sementara operasional pembangkit batubara bakal mencapai puncaknya, untuk kemudian menurun secara bertahap dimulai pada 2040," kata Arifin.