Dinilai Bebas Korupsi, KPK Beri Rapor Hijau 7 Pelabuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas komitmen dan kontribusi dalam Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Kawasan Pelabuhan Tahun 2021-2022.

Hasilnya Stranas PK memberikan rapor hijau kepada 7 pelabuhan di Indonesia dari 14 pelabuhan yaitu Pelabuhan Banten, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Makassar.

"Saya pesan agar kita jangan berpuas diri atas capaian ini, kedepan masih banyak tantangan kita dalam memberantas korupsi dan terus kita junjung tinggi integritas kita guna mewujudkan Ditjen Hubla yang bebas korupsi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Luhut: Aksi Pencegahan Korupsi yang Kita Kawal Bersama Telah Membuahkan Hasil yang Baik

Lebih lanjut kata Arif, pihaknya siap mendukung penuh program yang diluncurkan oleh Stranas PK yang berfokus terhadap perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, serta reformasi birokrasi.

"Ditjen Hubla siap mendukung program-program yang ada di Stranas PK, kami berterima kasih kepada Stranas PK dengan program-programnya telah membantu Ditjen Hubla dalam pencegahan korupsi," ujarnya.

Program yang dibuat oleh Stranas PK sejalan dengan komitmen Ditjen Hubla untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selain itu, dengan program yang ada, masyarakat dapat dilayani dengan baik dan efisien.

Baca juga: Pesan Luhut ke KPK: OTT Itu Enggak Bagus Sebenarnya, Buat Negeri Ini Jelek Banget

"Komitmen Ditjen Hubla dalam memberantas korupsi sejalan dengan apa yang diprogramkan oleh Stranas PK, untuk itu program Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diluncurkan Stranas PK akan kita laksanakan," kata Arif.

Di saat yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, aksi pelabuhan yang telah dilakukan Stranas PK telah mencapai diterapkannya proses simplikasi layanan kapal, barang, DO, SP2 Online transportasi dan pembayaran, diterapkannya Truck Indentification Data, Truck Booking System dan Single Billing Payment.

"Dan juga menurut laporan yang dikeluarkan oleh UNCTAD Indonesia masuk 20 negara terbaik dunia dalam performa pelabuhan dengan poin 24,9," ujar Firli.

Baca juga: Ketua KPK: Jika Urus Perizinan Sulit, Pasti Ada Korupsi