Pasardana.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan agar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan langsung kepada rakyat.
Zulhas menyakini hal tersebut sebagai solusi ampuh atas bengkaknya subsidi energi 2022 yang tembus Rp500 trilun.
Saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin (15/8), Ketua Umum PAN ini mengatakan dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.
“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30% dari pendapatan APBN kita,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. Dia berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan.
Zulhas pun membeberkan, bahwa PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih.
“Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.
Sebagai informasi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.
Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” kata Zulhas.
Pada saat yang sama, Zulhas menambahkan, pemerintah masih dapat menghemat uang yang dibakar (subsidi BBM saat ini) untuk mempercepat Transformasi Energi Bersih. Caranya antara lain, pertama, percepatan pemakaian kendaraan listrik.
Yang kedua, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga. Ketiga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik. Yang keempat, memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.
Transformasi Energi Bersih ini bakal menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Tanah Air. “Artinya kesejahteraan meningkat,” ucapnya.
Ia mengusulkan subsidi langsung itu lantaran energi adalah kebutuhan pokok manusia, termasuk manusia Indonesia. “Itu tak bisa dihindari,” timpalnya.
Akan tetapi, Zulhas menyadari, saat ini terjadi kesenjangan antara konsumsi dan kemampuan nasional menyiapkan ketersediaan energi. “Kebutuhan BBM kita per hari 1,6 juta barel, sementara produksi hanya 0,6 juta barel. Artinya kita impor minyak mentah dan BBM per hari 1 juta barel,” ujarnya.
Begitu juga dengan LPG, di mana per tahun kebutuhannya mencapai sekitar 8 juta ton. Dari besaran ini, hanya dipenuhi oleh produksi domestic kurang dari 1 juta ton. “Karena itu, hingga tak kurang dari 7 juta kita harus impor,” papar Mendag.
Padahal, ditegaskan Zulhas, semua impor energi, terutama minyak dan LPG, sangat menguras devisa. “Beban subsidi energi ini memberatkan kita semua. Bapak Presiden sudah lima kali bicara dengan sangat prihatin,” ujarnya.
Zulhas tidak menampik, pascapandemi COVID-19, ekonomi masih berada dalam status pemulihan dan daya beli masyarakat juga masih rendah. “Karena itu, bagaimanapun subsidi harus ditanggung negara,” ucapnya.
Meski demikian, secara jangka panjang problem ini harus bisa diatasi. “Sehingga, subsidi tak menyasar lebih banyak pada orang mampu dan kaya. Dengan subsidi langsung, subsidi menjadi tepat sasaran,” pungkasnya.
Saat memaparkan Gagasan dan Visi Misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang disiarkan channel YouTube PAN Jatim yang dipantau dari Jakarta, Senin (15/8), Ketua Umum PAN ini mengatakan dengan kondisi internasional yang bergolak, seperti perang Rusia-Ukraina yang tak pernah diramalkan dan berbagai sebab lainnya, harga minyak dan LPG di pasar dunia meroket.
“Akibatnya, subsidi energi tahun 2022 membengkak sampai lebih dari Rp500 triliun atau hampir 30% dari pendapatan APBN kita,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan gagasan sebagai Ketua Umum PAN. Dia berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan.
Zulhas pun membeberkan, bahwa PAN menawarkan dua solusi, yaitu: Pertama, subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung, dan kedua, mempercepat transformasi energi bersih.
“Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” ucapnya.
Sebagai informasi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, mereka membutuhkan hingga 900 watt.
Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG warga tak mampu sebesar Rp500 ribu rupiah per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan. “Angka ini sekitar Rp180 triliun per tahun,” kata Zulhas.
Pada saat yang sama, Zulhas menambahkan, pemerintah masih dapat menghemat uang yang dibakar (subsidi BBM saat ini) untuk mempercepat Transformasi Energi Bersih. Caranya antara lain, pertama, percepatan pemakaian kendaraan listrik.
Yang kedua, memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga. Ketiga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik. Yang keempat, memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.
Transformasi Energi Bersih ini bakal menggunakan banyak bahan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Tanah Air. “Artinya kesejahteraan meningkat,” ucapnya.
Ia mengusulkan subsidi langsung itu lantaran energi adalah kebutuhan pokok manusia, termasuk manusia Indonesia. “Itu tak bisa dihindari,” timpalnya.
Akan tetapi, Zulhas menyadari, saat ini terjadi kesenjangan antara konsumsi dan kemampuan nasional menyiapkan ketersediaan energi. “Kebutuhan BBM kita per hari 1,6 juta barel, sementara produksi hanya 0,6 juta barel. Artinya kita impor minyak mentah dan BBM per hari 1 juta barel,” ujarnya.
Begitu juga dengan LPG, di mana per tahun kebutuhannya mencapai sekitar 8 juta ton. Dari besaran ini, hanya dipenuhi oleh produksi domestic kurang dari 1 juta ton. “Karena itu, hingga tak kurang dari 7 juta kita harus impor,” papar Mendag.
Padahal, ditegaskan Zulhas, semua impor energi, terutama minyak dan LPG, sangat menguras devisa. “Beban subsidi energi ini memberatkan kita semua. Bapak Presiden sudah lima kali bicara dengan sangat prihatin,” ujarnya.
Zulhas tidak menampik, pascapandemi COVID-19, ekonomi masih berada dalam status pemulihan dan daya beli masyarakat juga masih rendah. “Karena itu, bagaimanapun subsidi harus ditanggung negara,” ucapnya.
Meski demikian, secara jangka panjang problem ini harus bisa diatasi. “Sehingga, subsidi tak menyasar lebih banyak pada orang mampu dan kaya. Dengan subsidi langsung, subsidi menjadi tepat sasaran,” pungkasnya.
Hot
No comment on record. Start new comment.