Seluruh Negara Sepakat Presidensi G20 Indonesia Momentum Positif Penyelesaian Isu Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG Meeting) Presidensi Indonesia G20 tahun 2022 di Jenewa, Swiss, membahas penyusunan konsep deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan negara-negara G20.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, seluruh peserta pertemuan EWG III telah sepakat menyelesaikan deklarasi Menteri Perburuhan G20 di Bali, September tahun ini.

Selain itu, seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan sepakat menjadikan Presidensi G20 Indonesia sebagai momentum positif dengan menyetujui berbagai isu yang sudah disiapkan dalam waktu sangat panjang.

"Mudah-mudahan hal yang belum selesai, kita dapat teruskan sampai pertemuan-pertemuan bersifat virtual pada pertengahan Juli dan medio Agustus," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Negara G20 Rembuk di Forum Internasional, Bahas Transisi Energi Adil dan Terjangkau

Anwar menjelaskan, pada hari pertama pertemuan EWG III G20, peserta mendengarkan laporan dari organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) terkait dua isu.

Pertama, isu Brisbane Goal 2025 yakni bagaimana kita mendorong kesetaraan akses dalam hal hak dan kewajiban antara perempuan dengan laki-laki dalam bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, juga dipaparkan sejauh mana kinerja pekerja laki-laki dengan perempuan yang sama-sama terdampak Covid-19. Beragam isu yang muncul di pertemuan, membuat peserta memiliki kebijakan untuk merespon pandemi berikut target dari kebijakan tersebut.

"Tapi jika dilihat dari paparan OECD dan ILO, kita melihat adanya progres dari Indonesia yang cukup optimistis. Mudah-mudahan target kita untuk Antalia dan Brisbane ini bisa dijalankan dengan target yang sudah ditetapkan bersama," katanya.

Sebelumnya, Kemenaker pertemuan EWG II di Yogyakarta. Pihaknya mengusulkan agar para negara anggota G20 menyusun indikator kebijakan ketenagakerjaan yang ramah kelompok rentan.

Kemudian dari delegasi EWG II tersebut juga merumuskan zero draft atau draf awal deklarasi yang akan dideklarasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan anggota G20, pada Pertemuan Menteri-menteri Ketenagakerjaan dan Buruh (Labour and Employment Ministerial Meeting).

Baca juga: Dukung KTT G20, UI Bikin Bus Listrik