Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan pemerintah tidak hanya menyiapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Bima, pihaknya juga tengah menggodok aturan terkait penghematan energi, mulai dari penggunaan listrik di kantor hingga operasional mobil dinas.
Bima mengkonfirmasi saat ditanya apakah akan ada surat edaran (SE) yang mengatur penggunaan listrik di kantor dan penggunaan mobil dinas. SE tersebut nantinya akan menerangkan secara detail dan teknis terkait operasional hingga bentuk efisiensi.
"Oh iya, sudah pasti (ada SE soal hemat energi dan mobil dinas). Nanti seorang edaran Pak Menteri akan menjabarkan dari kesepakatan di tingkat nasional ini ya. Tentang secara teknis, operasional, efisiensi seperti apa," ujar Bima saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Selasa (31/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Kabinet Sudah Sepakat, WFH 1 Hari Tinggal Tunggu Restu Prabowo |
Bima menyebut saat ini aturan terkait efisiensi sudah pernah dikeluarkan tahun lalu. Menurutnya, aturan tersebut masih dijadikan pedoman.
"Tapi sebetulnya kan masih ada efisiensi dari surat edaran Pak Mendagri di tahun lalu, yang masih kita jadikan pedoman," terangnya.
Bima mengatakan kebijakan dirancang bukan untuk para ASN pergi keluar rumah atau bersantai. Namun, diterapkan untuk penghematan energi dan efisiensi anggaran. Ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak disalahartikan sebagai libur nasional.
"Jadi Kemendagri akan nanti merumuskan, menjabarkan aturan teknis seperti apa agar WFH ini sesuai dengan sasarannya, menghemat energi, bukan kemudian malah jadi hari libur nasional," ujar Bima.
Bima memastikan pemerintah mengawasi pelaksanaan WFH ke depan melalui surat edaran (SE). SE ini nantinya memuat lebih rinci terkait detail pelaksanaan serta pengawasannya.
"Nanti pasti akan kita turunkan melalui surat edaran Pak Mendagri yang lebih detail dan kami akan monitor pelaksanaannya," tambah Bima.
Ia menekankan penerapan WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Ada beberapa sektor yang dikecualikan, seperti kesehatan dan transportasi.
Saat ini, pihaknya tengah menunggu pengumuman kebijakan WFH yang akan disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini. Usai diumumkan, Bima menyebut pelaksanaannya bisa dijalankan mulai pekan depan.
"Ya, mungkin minggu depan ya. Sesegera mungkin. Begitu diputuskan tentu minggu depan akan dilaksanakan," imbuh ia.
Simak juga Video 'Pramono Soal Aturan WFH Sehari Sepekan: Bukan Rabu!:
[Gambas:Video 20detik]
Reprinted from republika_id，the copyright all reserved by the original author.
Disclaimer: The views expressed are solely those of the author and do not represent the official position of Followme. Followme does not take responsibility for the accuracy, completeness, or reliability of the information provided and is not liable for any actions taken based on the content, unless explicitly stated in writing.
Leave Your Message Now