Bos Antam Ngadu ke DPR, Minta Transaksi Perak Domestik Bebas PPN 12%

Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) atau Antam, Untung Budiharto meminta dukungan DPR RI terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dalam transaksi domestik. Ia meminta produk perak murni masuk dalam fasilitas PPN yang tidak dipungut.

Ia menjelaskan, ekspor perak murni saat ini tidak dikenakan pungutan PPN, namun untuk transaksi domestik, perak murni justru dikenakan tarif PPN 12%. Menurutnya, disparitas ini melemahkan daya saing pasar perak murni di dalam negeri.

"Kami mohon dukungan dalam penguatan kebijakan hilirisasi percepatan Proyek Strategis Nasional serta penyempurnaan regulasi khusus terkait penyamaan tarif untuk produk perak, yakni perak murni dengan skema fasilitas PPN tidak dipungut. Karena saat ini perak dipungut 12%, sebagaimana yang telah diterapkan pada emas batangan murni. Pada emas tidak dipungut, tapi perak dipungut," ungkap Untung dalam rapat bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Selain itu, Untung juga meminta pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1,5% atas penyerahan barang/jasa kepada BUMN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 juga dihapuskan. Ia mengatakan, pelaku bisnis tambang emas cenderung menjual emas ke perusahaan non-BUMN karena tidak dipungut PPh.

"Penyetaraan perlakukan PPh pembelian emas baik oleh BUMN atau non-BUMN dengan ketentuan tarif PPh 22 pembelian oleh bullion bank karena didasarkan pada PMK 51 tahun 2025 tarifnya adalah 0,25% sedangkan kita, BUMN di tarik 1,5% yang berarti 6 kali lebih besar daripada yang dipungut non-BUMN," jelasnya.

Untung menambahkan, Antam berkomitmen untuk memperkuat kinerja perusahaan. Melalui penyempurnaan regulasi tersebut, ia berkomitmen mendorong hilirisasi dan tata kelola perusahaan yang transparan dan berkeadilan.

"Dengan dukungan tersebut Antam berkomitmen untuk terus memperkuat kinerja, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, serta menjaga tata kelola dan transparan, akuntabel, dan berkeadilan," pungkasnya.