Purbaya Turun Gunung Percepat Blok Gas Abadi Masela

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking terkait hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses produksi gas alam di blok tersebut.

Sejak 1998, INPEX telah memperoleh hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku. PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.

Dalam paparannya, INPEX mengatakan untuk percepatan realisasi PSN diperlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027.

Proyek ini juga mencatat kemajuan signifikan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.

Dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan terkoordinasi, terutama terkait peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif serta penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengamanan dan kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.

Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah akan menangani berbagai isu tersebut secara komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan.

Pendekatan yang dilakukan mencakup percepatan penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

"Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat," kata Purbaya dikutip dari situs Kementerian Keuangan Kamis (26/2/2026).

Sebagai tambahan informasi, hingga 24 Februari 2026, sebanyak 92 aduan telah masuk melalui kanal debottlenecking. Lebih dari separuhnya, yakni 46 aduan, telah berhasil disidangkan dan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel oleh Satgas P2SP.

Aduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor.