Presiden Instruksikan Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal

• Prabowo perintahkan percepatan reformasi pasar modal demi integritas, likuiditas, dan kepercayaan investor.
• Kebijakan utama: free float minimum 15%, transparansi kepemilikan saham, dan penindakan tegas manipulasi.
• Pemerintah pastikan fundamental ekonomi kuat dan stabilitas pasar tetap terjaga.

Ipotnews - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal nasional sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun global.
Mengutip siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Minggu (1/2), disebutkan bahwa arahan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa instruksi Presiden mencakup reformasi struktural pasar modal, termasuk demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas, serta penguatan transparansi kepemilikan saham. Reformasi ini diarahkan agar pasar modal Indonesia sejajar dengan standar bursa modern internasional.
Di sisi lain, Airlangga memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi kuat dan terkendali, sehingga mampu menopang stabilitas pasar keuangan nasional.
"Kondisi makro ekonomi kita kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di 5,04 (persen) di kuartal ketiga, tingkat inflasi masih dalam rentang sesuai APBN , kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu USD156,5 miliar. Defisit fiskal masih terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit masih 9,6 persen, dana pihak ketiga masih double digit 13,83 (persen). Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87 persen. Rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen," kata Airlangga.
Terkait reformasi pasar modal, Presiden Prabowo menginstruksikan peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, pengetatan aturan transparansi beneficial ownership, serta kejelasan afiliasi pemegang saham. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas.
Pemerintah juga menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif di pasar modal. Praktik manipulasi harga saham dinilai berpotensi merugikan investor, merusak kredibilitas pasar keuangan Indonesia, serta menghambat arus investasi, termasuk penanaman modal asing (FDI).
Dalam hal penegakan hukum, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK , maupun ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pemerintah memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.
Selain reformasi, Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar stabilitas dan keberlanjutn operasional pasar modal tetap terjaga, termasuk selama masa transisi kepemimpinan. Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BEI diminta memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun pengawasan, sehingga seluruh aktivitas perdagangan dan fungsi regulasi berjalan normal sesuai prinsip Good Corporate Governance.
"Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, 'Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia'," ungkap Airlangga. (Adhitya/AI)

Sumber : Admin