Pemerintah Diminta Turun Tangan Atasi Gonjang-ganjing Bursa Saham

Pemerintah perlu turun tangan membenahi Bursa Efek Indonesia (BEI). Intervensi ini menyusul desakan transparansi MSCI terkait free float dan pemangkasan peringkat pasar saham Indonesia oleh Goldman Sachs beberapa waktu lalu.

Ekonom Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, mengatakan intervensi pemerintah dapat dilakukan melalui pengetatan pengawasan regulasi pasar modal. Karena menurutnya, masih banyak anomali pergerakan harga saham.

"intervensi pemerintah bukan "menaikkan" harga saham, namun menurunkan risiko dari investasi pasar saham kita. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki pengawasan di sisi regulasi. Masa ada perusahaan yang nilai sahamnya naik hingga 5.000%, tidak ada perhatian khusus, siapa yang bermain dan sebagainya. Anomali-nya sangat terlihat," ujar Nailul kepada detikcom, Kamis (29/1/2026).

Nailul menegaskan, perbaikan regulasi wajib dilakukan pemerintah untuk menghindari keruntuhan IHSG di kemudian hari. Adapun saat ini, IHSG terpantau mulai pulih kendati masih terkoreksi 1,06%.

"Mungkin kejadian sekarang sudah mereda dengan harga IHSG yang kembali naik, tapi tidak menutup kemungkinan IHSG bisa terperosok lagi. Fundamentalnya yang harus diperbaiki, bukan perbaikan nilai saham sesaat saja," imbuhnya.

Senada, Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menjelaskan pemerintah dan otoritas pasar modal memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) untuk kembali memulihkan IHSG dan kepercayaan investor asing maupun domestik. Perbaikan utamanya mencakup pengumuman dari MSCI.

"Memang ada 'PR' untuk memulihkan kepercayaan investor, baik asing ataupun domestik. Ya kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh pengumuman MSCI kemarin, perihal transparansi," jelasnya.

Menurutnya, ada sejumlah risiko jika perbaikan tidak segera dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan MSCI. Ia memperkirakan akan terjadi aksi jual di pasar modal hingga melemahnya nilai tukar rupiah jika IHSG masuk dalam kategori frontier market.

"Pelemahan mata uang Rupiah akan menjadi risiko selanjutnya dan akan berimbas juga ke sektor riil dari sisi kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia," terangnya.

Sementara itu, analis Pasar Modal Reydi Octa mengatakan pemerintah perlu melakukan komunikasi dengan regulator dan self-regulation organization (SRO) untuk menegaskan stabilitas dan kebijakan ekonomi.

Namun, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi langsung agar tidak menimbulkan sentimen negatif.

"Yang lebih penting adalah komunikasi dari regulator dan otoritas bursa, untuk menegaskan stabilitas ekonomi, kesinambungan kebijakan, serta komitmen perbaikan sesuai catatan MSCI," tegasnya.