Anggaran Terbatas, BPS Baru Alokasikan Rp 2,1 T buat Sensus Ekonomi 2026

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan anggaran untuk Sensus Ekonomi 2026 baru dialokasikan Rp 2,13 triliun. Ia mengakui alokasi anggaran ini belum mencukupi untuk Sensus Ekonomi 2026.

"Untuk Sensus Ekonomi 2026 kami baru bisa menganggarkan sebesar Rp 2,139 triliun karena memang anggaran yang belum mencukupi untuk kami mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan, untuk Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Amalia menjelaskan sebagian besar dari dana Rp 2,1 triliun digunakan untuk honor petugas pendataan. Sebab, BPS membutuhkan sekitar 251 ribu petugas di 2026 untuk pendataan.

"Ini mayoritas kami gunakan untuk pelaksanaan pendataan," imbuh ia.

Meski anggaran yang belum sepenuhnya terpenuhi, Amalia menegaskan BPS tetap menjalankan sensus ekonomi tahun ini. Sebab, sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang wajib dilakukan setiap 10 tahun sekali.

Di sisi lain, ia juga menilai Sensus Ekonomi pada 2026 sangat krusial karena potret ekonomi Indonesia dinilai sudah berubah sejak pandemi covid-19.

"Karena kita semua tahu bahwa dengan perkembangan teknologi dan juga pasca COVID pola konsumsi masyarakat kita pastinya berubah. Jenis kegiatan aktivitas ekonomi juga mengalami pergeseran. Nah ini tentunya harus ditangkap dengan pendataan yang terkini," imbuh ia.

Sebagai informasi, pagu alokasi anggaran yang diterima BPS mencapai Rp 6,9 triliun pada 2026. Dari total pagu alokasi yang diterima, ada dana sebesar Rp 850 miliar yang saat ini statusnya diblokir. Anggaran yang diblokir ini masuk dalam Rencana Output (RO) Khusus dan blokir anggaran untuk pemenuhan prioritas Direktif Presiden.