Penyaluran Beras SPHP Diminta Digenjot buat Tekan Harga

Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog memaksimalkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 menyusul keputusan pemerintah memperpanjang masa distribusi hingga 31 Januari 2026. Tujuannua untuk menjaga stabilitas harga beras pada awal tahun yang rawan gejolak harga.

Anggota DPR RI Komisi IV, Eko Wahyudi mengatakan bahwa kebijakan SPHP harus dijalankan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnua, keterlambatan distribusi dapat mengurangi efektivitas stabilisasi harga.

"Komisi IV selalu menekankan agar distribusi SPHP tidak tersendat di lapangan. Stok ada, anggaran ada, maka penyaluran harus berjalan optimal," tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026).

Lebih lanjut, Eko menilai perpanjangan SPHP memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan harga beras yang lebih terkendali, beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan, sekaligus membantu pemerintah menjaga inflasi pangan.

Meski demikian, ia juga mengingatkan agar kebijakan ini tetap memperhatikan kepentingan petani. "Sehingga stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak merugikan harga gabah di tingkat produsen," katanya.

Selain itu, Eko juga mengingatkan bahwa SPHP tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal jangka panjang. Ia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat produksi pangan nasional, memperbaiki tata kelola cadangan beras, serta membenahi sistem distribusi.

"SPHP adalah instrumen penting dalam kondisi tertentu, tetapi ketahanan pangan sejati hanya bisa dicapai jika produksi kuat, distribusi efisien, dan petani sejahtera. Komisi IV akan terus mengawal kebijakan pangan agar benar-benar berpihak pada rakyat," pungkasnya.